Indonesian English

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dimaksudkan untuk menjamin bahwa kayu yang beredar adalah legal melalui pengelolaan hutan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

Sesuai dengan peraturan tersebut, lembaga yang melakukan verifikasi legalitas kayu harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Lembaga yang melakukan verifikasi legalitas kayu disebut dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK). Akreditasi terhadap lembaga tersebut berdasarkan pada kompetensinya dalam melakukan verifikasi legalitas kayu dengan menerapkan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Saat ini sudah ada 25 LVLK yang terakreditasi KAN.

 

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.