Indonesian English

Dalam rangka menyosialisasikan informasi terkini terkait standardisasi dan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), BSN/KAN mengadakan Pertemuan Teknis Laboratorium dan Lembaga Inspeksi yang ke-4 di tahun 2017 pada Kamis 3 Agustus 2017 di Hotel Novotel, Balikpapan. Sebelumnya, Pertemuan Teknis Laboratorium dan Lembaga Inspeksi telah dilaksanakan di Medan pada bulan Maret, di Bandung pada bulan April, dan di Surabaya pada bulan Mei 2017. Pertemuan ke-4 bertema “Akreditasi Memastikan Kompetensi dan Membangun Kepercayaan” ini dihadiri oleh 100 peserta perwakilan LPK yang terdiri dari Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, dan Penyelenggara Uji Profisiensi yang telah diakreditasi KAN yang berlokasi di daerah Kalimantan Timur dan sekitarnya.



Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kukuh S Achmad menekankan kembali mengenai amanah yang termaktub dalam UU No 20 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bahwa standardisasi, akreditasi bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dalam aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup serta untuk peningkatan daya saing bangsa. ”Kita duduk seharian di laboratorium karena kita ingin standardisasi, akreditasi, memastikan produk-produk di Indonesia aman digunakan di Indonesia,” ujarnya. Selain untuk meindungi konsumen, kita juga ingin agar laboratorium, lembaga inspeksi, SNI dapat mendorong daya saing di dunia global, tambahnya.

Kukuh juga menjelaskan bahwa laboratorium dan lembaga inspeksi berperan besar dalam penerapan SNI. “Lembaga penilaian kesesuaian, termasuk di dalamnya laboratorium dan lembaga inspeksi harus kompeten, harus diakreditasi oleh badan akreditasi, dalam hal ini adalah Komite Akreditasi Nasional”, ujarnya.

Saat ini, terdapat 205 SNI yang sudah diberlakukan wajib. SNI dapat diberlakukan waib oleh pemerintah terkait bila terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Sebelum SNI diberlakukan wajib, ada beberapa petimbangan yang harus diperhatikan, salah satunya ialah ketersedian laboratorium.

Dalam pertemuan teknis ini, Direktur Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, Dede Erawan memaparkan syarat dan aturan akreditasi. Akreditasi diberikan kepada laboratorium dan lembaga inspeksi yang memiliki status hukum, memenuhi KAN 01 (syarat dan aturan Akreditasi Laoratorium dan Lembaga Inspeksi), membayar biaya yang berkaitan dengan akreditasi, serta memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen dan kompetensi teknis.



Jika KAN tidak memberikan akreditasi kepada laboratorium/lembaga inspeksi, KAN akan menginformasikan alasannya. Laboratorium/lembaga inspeksi diberi kesempatan untuk mengajukan banding terhadap keputusan tsb. Banding harus diajukan secara tertulis, selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal keputusan KAN, dan ditujukan kepada Ketua KAN disertai bukti dan alasan yang benar dan dapat diterima. “KAN, bila perlu, akan membentuk Panitia Banding yang beranggotakan personel yang kompeten dan tidak terlibat dalam proses akreditasi laboratorium/lembaga inspeksi yang mengajukan banding," Dede menjelaskan.

Kemudian, terkait penggunaan logo KAN, Dede menjelaskan bahwa setiap laboratorium/lembaga inspeksi yang sudah diakreditasi KAN, berhak mencantumkan logo KAN dalam sertifikat yang diterbitkan. Yang perlu diperhatikan bersama, lanjutnya, laboratorium/lembaga inspeksi yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang menerbitkan sertifikat/laporan hasil uji, kalibrasi dan/atau inspeksi yang memuat simbol akreditasi KAN diluar ruang lingkup akreditasinya, sesuai UU No. 20 Tahun 2014.

 ”Jumlah parameter yang diakreditasi minimum 60% dari keseluruhan parameter yang dituangkan dalam suatu sertifikat/laporan pengujian, kalibrasi atau inspeksi, dan parameter yang tidak diakreditasi harus diberi tanda” jelas Dede.



Dede pun memaparkan rencana perubahan atau revisi standar persyaratan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025 pada akhir tahun 2017. “Salah satu perbedaannya adalah standar ini mempersyaratkan laboratorium untuk merencanakan dan mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi risiko dan memanfaatkan peluang, sebagai dasar untuk meningkatkan efekivitas sistem manajemen mutu, mencapai hasil yang lebih baik dan mencegah dampak negatif. Lab bertanggung jawab menetapkan risiko dan peluang yang harus diperhatikan,” jelas Dede.

Manajer Akreditasi Lembaga Inspeksi, Esti Premati turut menyampaikan materi informasi terkait akreditasi, diantaranya dokumen akreditasi, kebijakan uji profisiensi KAN, serta informasi lain. “Proses akreditasi dihitung sejak tanggal kontrak, dan proses tidak boleh lebih dari 12 Bulan,” jelas Esti.


Di akhir acara, para peserta antusias menyampaikan pertanyaan ke para narasumber dalam sesi diskusi panel. Turut menjadi narasumber dalam diskusi panel ini adalah Kepala Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, Dian Asriani. (ald-Humas)

*Materi pertemuan teknis laboratorium dan lembaga inspeksi, Balikpapan 3 Agustus 2017

Berita

Keberterimaan akreditasi KAN untuk SME dan SMKI di PAC

 

Pada tanggal 14 Desember 2017, Komite Akreditasi Nasional (KAN) menerima pengakuan keberterimaan skema akreditasi Sistem Manajemen Energi (SME) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dari Pacific Accreditation Cooperation (PAC) melalui penandatanganan saling pengakuan yang dikenal dengan istilah Multilateral Recognition Agreement (MLA). PAC merupakan forum badan akreditasi negara-negara di tingkat regional Pasifik.

Penandatangan MLA dilakukan oleh dua pihak yaitu PAC dan KAN yang diwakili oleh Ms. Chang Kwei Fem (selaku Chair PAC) dengan Mr. Kukuh S. Achmad (selaku Sekretaris Jenderal KAN).

 

Sistem Manajemen Energi (SME) secara internasional dikenal dengan istilah Energy Management Systems (EnMS), merupakan skema akreditasi sukarela (voluntary-based) yang dioperasikan oleh KAN untuk lembaga sertifikasi yang menyediakan jasa sertifikasi berdasarkan standar SNI ISO 50001. Selain Indonesia, negara – negara yang sudah mendapatkan PAC MLA untuk skema SME adalah Hongkong, India, Jepang, Meksiko, Singapura, Taiwan dan Thailand.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara internasional dikenal dengan istilah Information Security Management Systems (ISMS), merupakan skema akreditasi suka rela (voluntary-based) untuk lembaga sertifikasi yang menyediakan jasa sertifikasi berdasarkan standar SNI ISO/IEC 27001. Selain Indonesia, negara – negara yang sudah mendapatkan PAC MLA untuk skema SMKI adalah Cina, India, Jepang, Malaysia, Meksiko dan Taiwan.

Dengan ditandatanganinya MLA untuk dua skema akreditasi yaitu SME dan SMKI ini, maka jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi yang dioperasikan oleh KAN yang telah mendapatkan MLA bertambah menjadi total 7, yaitu Sistem Manajemen Mutu (sejak 24 Agustus 2000), Sistem Manajemen Lingkungan (sejak 8 Juli 2004), Produk (sejak 16 Juni 2009), Sistem Manajemen Keamanan Pangan (sejak 22 Mei 2013), dan Person (sejak 15 Juni 2016). Sebagian besar dari skema akreditasi yang memperoleh MLA PAC tersebut juga telah mendapatkan pengakuan di tingkat internasional melalui MLA International Accreditation Forum (IAF).

Manfaat paling mendasar dari MLA PAC ini adalah adanya saling pengakuan dari seluruh negara anggota PAC terhadap sertifikat SME dan SMKI yang diperoleh organisasi dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN.

Kebijakan KAN mengenai Penyesuaian Standar ISO/IEC 17025:2017 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

Dengan telah diterbitkannya ISO/IEC 17025: 2017 yang menggantikan ISO/IEC 17025:2005, Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) mempersyaratkan bahwa semua laboratorium yang diakreditasi dan sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh badan akreditasi penandatangan Mutual Recognition Arrangement (MRA)  APLAC/ILAC, harus telah mengacu kepada ISO/IEC 17025:2017 tersebut selambat-lambatnya 29 November 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan dan memberlakukan ISO/IEC 17025:2017 sebagai persyaratan akreditasi laboratorium oleh KAN. Tata cara penyesuaian persyaratan akreditasi dari SNI ISO/IEC 17025:2008 (adopsi dari ISO/IEC 17025:2005) ke  ISO/IEC 17025:2017 diatur dalam kebijakan KAN terlampir.

1. Surat Pengantar dari Sekretaris Jenderal KAN

2. Kebijakan Transisi KAN

3. Pedoman Penyesuaian

4. Formulir Pernyataan Kesesuaian ISO/IEC 17025:2017

 

 

Keberterimaan dan Hubungan Kerja Sama

   

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.