Indonesian English

KEBIJAKAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL

 TERKAIT ANTISIPASI DAMPAK COVID-19 (NOVEL CORONAVIRUS) TERHADAP PROSES AKREDITASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

No. 001/KAN/03/2020

 

Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Terkait Antisipasi Dampak COVID-19 Terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

 

Berkenaan dengan penetapan Covid-19 sebagai pandemik oleh World Health Organization (WHO) yang dampaknya berpengaruh secara global dan salah satunya terhadap proses kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian, Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengambil kebijakan sebagai upaya menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan serta mengurangi resiko penularan Covid-19 kepada personel yang terlibat di Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan KAN pada saat melakukan kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian dalam lingkup akreditasi KAN sebagai berikut :

 

A.   Proses Akreditasi KAN

  1. Kegiatan asesmen lapangan dalam rangka proses akreditasi awal, survailen, dan penambahan ruang lingkup yang sudah dijadwalkan asesmen lapangan pada tanggal 16 Maret 2020 s/d 15 April 2020 untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya informasi berikutnya.
  2. Kegiatan asesmen penyaksian dalam rangka akreditasi awal, penambahan ruang lingkup dan pemenuhan satu siklus untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya informasi berikutnya.
  3. Pelaksanaan asesmen lapangan dalam rangka akreditasi ulang (reakreditasi) atau pengaktifan kembali status akreditasi yang sudah dijadwalkan pada tanggal 16 Maret 2020 s/d 15 April 2020 dilakukan dengan metode dokumen review dan/atau remote assessment sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disetujui antara asesor KAN dan perwakilan LPK menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang objektif.
  4. Jika pada saat asesmen sebelumnya terdapat ketidaksesuaian kategori 1 (satu) dan harus dilakukan verifikasi lapangan, maka pelaksanaanya dapat dilakukan dengan dokumen review dan/atau remote assessment menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang objektif.
  5. Bagi LPK yang sedang dalam proses transisi ke standar yang mutakhir dapat dilakukan dengan dokumen review.
  6. Biaya terkait pelaksanaan akreditasi dengan metode dokumen review dan/atau remote assessment harus dibayarkan sesuai tagihan yang ditetapkan.

 

B.   Kegiatan Penilaian Kesesuaian oleh LPK Diakreditasi KAN (khusus Lembaga Sertifikasi)

  1. Pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka sertifikasi awal, survailen, penambahan ruang lingkup dan resertifikasi dapat ditunda sampai dengan kebijakan mengenai status Covid – 19 dinyatakan berakhir sesuai pemberitahuan dari KAN.
  2. Sebagai pengganti kegiatan penilaian kesesuaian butir 1, LPK dapat melakukan audit dokumen/rekaman dan atau audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang objektif. Dalam pelaksanaan audit jarak jauh dapat mengacu kepada dokumen IAF MD 4:2018.
  3. Untuk keperluan tertentu, LPK dapat melakukan pengujian terhadap sampel yang dikirim oleh klien berdasarkan rencana sampling yang disepakati sebagai bagian dari proses audit dokumen/rekaman dan atau remote audit.
  4. LPK harus memelihara rekaman pelaksanaan kegiatan pada butir 2 dan 3 di atas sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang akan direview pada saat KAN melakukan asesmen berikutnya.

Kebijakan ini berlaku dari tanggal 16 Maret 2020 s/d 15 April 2020. Kebijakan ini diambil semata-mata agar kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian tetap dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah standar dan menjadi acuan yang jelas bagi LPK yang diakreditasi oleh KAN.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini, akan ditetapkan kemudian.

 

Jakarta, 16 Maret 2020

Komite Akreditasi Nasional

Sekretaris KAN,

 

TTD 

 

Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc

 

 

Berita

Fasilitasi Perdagangan Indonesia, MRA APAC Kembali diperoleh KAN, Untuk 11 Skema Akreditasi di Bidang Akreditasi Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi

Setelah 20 tahun memperoleh pengakuan internasional di bidang sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dari Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan pengakuan internasional di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dari Pacific Accreditation Cooperation (PAC) yang sejak 1 Januari 2019 bergabung dalam organisasi Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), Komite Akreditasi Nasional (KAN) dinyatakan. telah berhasil melakukan trasnsisi dari ISO/IEC 17011:2004 ke ISO/IEC 17011:2017. Secara rinci pengakuan yang diperoleh dari APAC adalah untuk (1) laboratorium penguji, (2) laboratorium kalibrasi, (3) lembaga inspeksi dan (4) laboratorium klinik serta penambahan lingkup pengakuan untuk (5) penyelenggara uji profisiensi. Sedangkan perpanjangan pengakuan internasional yang diperoleh dari PAC adalah untuk (1) lembaga sertifikasi sistem manajamen mutu, (2) lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, (3) lembaga sertifikasi produk, (4) lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan, (5) lembaga sertifikasi person dan (6) lembaga sertifikasi sistem manajemen keaman informasi.

Selengkapnya...
Kebijakan KAN Khusus Untuk Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Verifikasi/Validasi Terkait Antisipasi Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Sertifikasi, Verifikasi dan Validasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan kebijakan terkait proses sertifikasi, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi (LS) dan Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) yang telah diakreditasi KAN dalam rangka memastikan kesesuaian pelaku usaha atau klien yang telah disertifikasi, diverifikasi atau divalidasi terhadap persyaratan masing-masing skema, sebagai berikut:

Selengkapnya...
Perubahan Kebijakan KAN Terkait Antisipasi Dampak COVID-19 Terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu melakukan perubahan terhadap Kebijakan KAN Nomor 001/KAN/03/2020 dan Kebijakan KAN Nomor 002/KAN/03/2020 yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai berikut:

Selengkapnya...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.