Indonesian English

Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 40 tahun 2018, mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang juga berlaku di Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempersyaratkan bahwa tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa akreditasi akan berlaku sejak 2 Januari 2019 untuk semua Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi oleh KAN dan yang sedang dalam proses akreditasi KAN.

Berkaitan dengan hal tersebut, pihak LPK agar dapat segera menyesuaikan anggaran yang akan digunakan dalam proses akreditasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 40 tahun 2018.

Sesuai dengan Prosedur layanan PNBP, pembayaran terhadap tagihan akreditasi akan berlaku untuk tahun anggaran yang sama dengan pelaksanaan kegiatan asesmen dan apabila kegiatan asesmen melewati tahun anggaran maka biaya akreditasi dianggap hangus. LPK yang melakukan pembayaran akreditasi terhadap tagihan PNBP berdasarkan tarif yang lama, hanya berlaku hanya sampai dengan pelaksanaan bulan Desember 2018.

 

Lampiran : Surat Perubahan Tarif Jasa Akreditasi sesuai PP RI no 40 tahun 2018

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.