Indonesian English

 

Kepala BSN Bambang Prasetya yang juga Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam sambutannya menyampaikan, Indonesia yang diwakili KAN telah menorehkan beberapa prestasi dalam bidang penilaian kesesuaian di kancah global. Indonesia melalui KAN yang sudah lama menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), telah memiliki 9 ruang lingkup akreditasi dan berbagai pengakuan internasional. “Satu catatan yang merupakan prestasi KAN, bahwa pengakuan internasional untuk akreditasi Lembaga Sertifikasi Person baru diperoleh Amerika dan Indonesia,” ujar Bambang. Hingga saat ini, KAN telah mengakreditasi sekitar 1640-an lembaga penilaian kesesuaian yang tersebar di seluruh Indonesia.

Saat ini, pemerintah Indonesia secara massif melaksanakan pengembangan infrastruktur dengan investasi yang sangat besar, yang dari sisi lain berpotensi menjadi ajang praktek penyuapan oleh berbagai pihak yang terlibat untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Oleh karena itu, momentum peringatan World Accredittion Day 2017  ini juga digunakan sebagai titik awal pengoperasian skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan berbasis SNI ISO 37001:2016 yang dikembangkan sebagi sistem yang bersifat komplementer dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penegakkan hukum.

 

Dalam kesempatan ini, Kepala BSN bersama Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Teten Masduki secara simbolis melaunching Skema Akreditasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Teten mengungkapkan, SNI ISO 37001 merupakan aksi prioritas Presiden Joko Widodo, seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. SNI ISO 37001 akan sangat membantu organisasi mengendalikan praktik penyuapan. Mayoritas kasus yang ditangani KPK adalah penyuapan. SNI ini sangat relevan dan bila berlaku di seluruh organisasi maka akan betul-betul membawa Indonesia lebih baik sejajar dengan negara maju dalam upaya pembernatasn korupsi.

 

Dengan penerapan SNI ini diharapkan iklim usaha di Indonesia akan semakin membaik. “Jika SNI ini sudah diterapkan dan banyak organisasi kecil, besar, bisnis, nirlaba, kami yakin kehidupan bisnis akan bergairah dan dengan sendirinya membuka lapangan kerja,” ujar Teten.

 

Selain swasta, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga perlu menerapkan SNI. Presiden, kata Teten, berharap semua elemen sama-sama mendukung dan menjalankan SNI ISO 37001.

Selain launching skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan, BSN juga melaunching aplikasi “Si Bang Beni”. Melalui situs bangbeni.bsn.go.id, masyarakat dapat mengecek produk-produk apa saja yang sudah sesuai SNI di pasaran.

 

BSN dan KAN juga memberikan Penganugerahan Asesor KAN 2017 dan Panitia Teknis 2017 bagi tokoh-tokoh yang telah berjasa menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi kemajuan di bidang penilaian kesesuaian di Indonesia.

 

Dalam peringatan ini juga digelar diskusi panel yang menghadirkan pembicara utama Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yusid Toyib, Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem PT Wijaya Karya (WIKA) Novel Arsyad, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko, serta Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN Kukuh S. Achmad. Peringatan Hari Akreditasi Dunia 2017 dihadiri sekitar 400 peserta dari kalangan instansi pemerintah, swasta konstruksi, BUMN konstruksi dan lembaga penilaian kesesuaian dari seluruh Indonesia. (ria-humas)

 

 

Berita

Keberterimaan akreditasi KAN untuk SME dan SMKI di PAC

 

Pada tanggal 14 Desember 2017, Komite Akreditasi Nasional (KAN) menerima pengakuan keberterimaan skema akreditasi Sistem Manajemen Energi (SME) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dari Pacific Accreditation Cooperation (PAC) melalui penandatanganan saling pengakuan yang dikenal dengan istilah Multilateral Recognition Agreement (MLA). PAC merupakan forum badan akreditasi negara-negara di tingkat regional Pasifik.

Penandatangan MLA dilakukan oleh dua pihak yaitu PAC dan KAN yang diwakili oleh Ms. Chang Kwei Fem (selaku Chair PAC) dengan Mr. Kukuh S. Achmad (selaku Sekretaris Jenderal KAN).

 

Sistem Manajemen Energi (SME) secara internasional dikenal dengan istilah Energy Management Systems (EnMS), merupakan skema akreditasi sukarela (voluntary-based) yang dioperasikan oleh KAN untuk lembaga sertifikasi yang menyediakan jasa sertifikasi berdasarkan standar SNI ISO 50001. Selain Indonesia, negara – negara yang sudah mendapatkan PAC MLA untuk skema SME adalah Hongkong, India, Jepang, Meksiko, Singapura, Taiwan dan Thailand.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara internasional dikenal dengan istilah Information Security Management Systems (ISMS), merupakan skema akreditasi suka rela (voluntary-based) untuk lembaga sertifikasi yang menyediakan jasa sertifikasi berdasarkan standar SNI ISO/IEC 27001. Selain Indonesia, negara – negara yang sudah mendapatkan PAC MLA untuk skema SMKI adalah Cina, India, Jepang, Malaysia, Meksiko dan Taiwan.

Dengan ditandatanganinya MLA untuk dua skema akreditasi yaitu SME dan SMKI ini, maka jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi yang dioperasikan oleh KAN yang telah mendapatkan MLA bertambah menjadi total 7, yaitu Sistem Manajemen Mutu (sejak 24 Agustus 2000), Sistem Manajemen Lingkungan (sejak 8 Juli 2004), Produk (sejak 16 Juni 2009), Sistem Manajemen Keamanan Pangan (sejak 22 Mei 2013), dan Person (sejak 15 Juni 2016). Sebagian besar dari skema akreditasi yang memperoleh MLA PAC tersebut juga telah mendapatkan pengakuan di tingkat internasional melalui MLA International Accreditation Forum (IAF).

Manfaat paling mendasar dari MLA PAC ini adalah adanya saling pengakuan dari seluruh negara anggota PAC terhadap sertifikat SME dan SMKI yang diperoleh organisasi dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN.

Kebijakan KAN mengenai Penyesuaian Standar ISO/IEC 17025:2017 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

Dengan telah diterbitkannya ISO/IEC 17025: 2017 yang menggantikan ISO/IEC 17025:2005, Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) mempersyaratkan bahwa semua laboratorium yang diakreditasi dan sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh badan akreditasi penandatangan Mutual Recognition Arrangement (MRA)  APLAC/ILAC, harus telah mengacu kepada ISO/IEC 17025:2017 tersebut selambat-lambatnya 29 November 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan dan memberlakukan ISO/IEC 17025:2017 sebagai persyaratan akreditasi laboratorium oleh KAN. Tata cara penyesuaian persyaratan akreditasi dari SNI ISO/IEC 17025:2008 (adopsi dari ISO/IEC 17025:2005) ke  ISO/IEC 17025:2017 diatur dalam kebijakan KAN terlampir.

1. Surat Pengantar dari Sekretaris Jenderal KAN

2. Kebijakan Transisi KAN

3. Pedoman Penyesuaian

4. Formulir Pernyataan Kesesuaian ISO/IEC 17025:2017

 

 

Keberterimaan dan Hubungan Kerja Sama

   

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.