Indonesian English

 Focus Grup Discussion (FGD) dilaksanakan tanggal 18 Juni 2020 melalui media daring zoom yang diikuti sekitar 450 wakil Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi terkait Asesmen Jarak Jauh (Remote Assessment) sebagai salah satu solusi mematuhi protokol kesehatan pada aktivitas yang kita lakukan tetapi tetap menjaga kredibilitas pelaksanaan jasa inspeksi maupun jasa sertifikasi pada masa pandemic covid ini. Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang salah satu tugasnya adalah memastikan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan pemeliharaan kompetensi personil LPK, pada awal masa pandemi langsung mengambil tindakan yaitu mengkaji hal-hal yang harus dipenuhi oleh LPK. Tanggung jawab ini diambil antara lain karena tata cara melakukan akreditasi memiliki time frame yang cukup ketat dan harus kita jaga. Dalam membuat kebijakan, KAN selalu mengacu kepada kesepakatan internasional baik IAF dan ILAC, yaitu dengan tetap memelihara kompetensi LPK dan memperhatikan manajemen resiko. Salah satu kebijakan yang diterbitkan oleh KAN dalam masa Pandemi ini adalah Kebijakan remote assessment dan juga panduan untuk digunakan oleh LPK dalam mengaudit ke organisasi atau industri.

Penggunaan asesmen jarak jauh (remote assesment) dengan maksud agar kegiatan penilaian kesesuaian tetap dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan informasi/data. Begitulah beberapa kalimat yang disampaikan oleh Kukuh S. Achmad selaku Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) ex officio Ketua KAN pada pembukaan FGD. 

 

FGD ini menghadirkan narasumber yaitu Triningsih Herlinawati (Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN – KAN), Donny Purnomo (Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi BSN – KAN) dan Kurnia (Direktur PT Trustindo Prima Karya). “KAN 004 mengatur tentang sertifikasi LI/LS/LVV, tetapi demikian apabila skema yang dioperasionalkan oleh KAN mempunyai kaitan dengan regulator yang dimana regulator tersebutselaku pemilik skema dan regulator telah mengeluarkan kebijakan sertifikasi selama masa pandemik (contoh dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan skema SVLK dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan skema Usaha Pariwisata-nya), maka kebijakan tersebut yang menjadi acuan LPK terkait. Namun, LPK yang menjalankan skema akreditasi voluntry (misal sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Mutu) maka LPK tersebut harus mengikuti kebijakan KAN 004 terkait pelaksanaan assessment remote”, ujarTriningsih.

Pada kesempatan selanjutnya, Donny menambahkan bahwa dalam pemenuhan seluruh prinsip persyaratan akreditasi, secara umum sama antara remote assessment dan physical assessment. Namun, dalam remote assessment persyaratan proses dan sumberdaya memerlukan persyaratan khusus dalam pelaksanaannya. Selain itu, ada 3 (tiga) titik kritis dalam remote assessment, yaitu:

  1. Media komunikasi;
  2. Perencanaan asesmen;
  3. Penyusunanl aporan, mekanisme konfirmasi dan klarifikasi temuan asesmen.

FGD ini semakin menarik tatkala Kurnia salah satu wakil dari LS menyampaikan pengalamannya ketika dilakukan remote assessment oleh KAN dan juga pengalaman dalam melakukan remote audit terhadap kliennya mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Kurnia menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan remote assessment maupun remote audit, yaitu:

  1. Pemastian kesiapan fasilitas teknologi;
  2. Penyiapan dan pengiriman data yang akan diverifikasi;
  3. Kemampuan manajemen dan personel LPK melakukan proses audit (uji coba jaringan dan cara kerja)
  4. Pelaksanaan proses remote assessment/remote audit, (menyiapkan beberapa ruang rapat/breakout room.

Setelah penyampaian materi oleh para narasumber, dibuka kesempatan Tanya jawab kepada peserta agar dapat mengetahui feedback dari peserta terhadap materi yang disampaikan oleh para narasumber. FGD ini ditutup oleh Puji Winarni (Sestama BSN ex officio Sekjen KAN) dengan penyampaiannya bahwa pelaksanaan FGD remote assessment ditengah kondisi pandemi seperti saat ini sangat relevan dilaksanakan. Tanggapan dan masukan dari seluruh LPK menjadi perhatian KAN dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya. (AH&FA)

 

Berita

KAN Memperingati World Accreditation Day 2021 Melalui Webinar

Dalam rangka Hari Akreditasi Dunia Tahun 2021 yang diperingati di seluruh dunia, Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 9 Juni 2021 menyelenggarakan kegiatan webinar “Peran Akreditasi dalam Mendukung Penanganan Perubahan Iklim” yang diselaraskan dengan tema Hari Akreditasi Dunia “Accreditation Supporting The Implementation of The SDGs”. Kegiatan ini dihadiri oleh ± 1.000 peserta yang mewakili seluruh stakeholder standardisasi dan penilaian kesesuaian yang terdiri dari pelaku usaha, asosiasi, perwakilan pemerintah, lembaga penilaian kesesuaian (lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium), anggota Konsil KAN, asesor, dan panitia teknis melalui media zoom webinar serta siaran langsung melalui kanal youtube Komite Akreditasi Nasional.

Read more ...
Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi Tahun 2021

Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi pada Kamis (3/6/2021) di Yogyakarta. Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Akreditasi (BSN) selaku Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional, Donny Purnomo.

Read more ...
Kebijakan KAN tentang Akreditasi LS Skema IndoGAP Nomor 004/KAN/05/2021

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Persyaratan Tambahan bagi Lembaga Sertifikasi  yang  mengoperasikan  skema  sertifikasi Indonesian  Good  Aquaculture  Practices  (yang  selanjutnya disingkat LS IndoGAP), Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengambil kebijakan  dalam rangka transisi implementasi Persyaratan Tambahan LS IndoGAP sebagai berikut:

Read more ...
Kebijakan KAN tentang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Skema GHG Nomor 005/KAN/05/2021

Sesuai dengan hasil sidang IAF General Assembly ke-33 yang dituangkan dalam resolusi  International Accreditation Forum (IAF) 2019-19 telah ditetapkan masa transisi terhadap ISO 14065:2020  bagi  Lembaga  Validasi/Verifikasi  (LV/V)  Gas  Rumah  Kaca  (GRK)  untuk menerapkan perubahan standar ini dalam waktu 3 tahun sejak terbitnya standar. Berdasarkan  resolusi  IAF  tersebut,  KAN  menetapkan  transisi  penerapan  SNI  ISO/IEC 17029:2019, ISO 14065:2020, dan SNI ISO 14064-3:2019.

Read more ...
Kebijakan KAN Mengenai Implementasi Penerapan KAN K 08.01 Rev.1 Nomor 006/KAN/05/2021

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Persyaratan Tambahan Bagi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa berbasis SNI (KAN K 08.01 Rev 1), Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan kebijakan dalam rangka implementasi KAN K 08.01 Rev 1 sebagai berikut:

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.