Indonesian English

KEBIJAKAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL KHUSUS UNTUK

LEMBAGA SERTIFIKASI, LEMBAGA VERIFIKASI DAN LEMBAGA VALIDASI

TERKAIT ANTISIPASI DAMPAK PANDEMI COVID-19

TERHADAP PROSES SERTIFIKASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI

No. 004/KAN/04/2020

 

Kebijakan KAN Khusus Untuk Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Verifikasi/Validasi Terkait Antisipasi Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Sertifikasi, Verifikasi dan Validasi

 

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan kebijakan terkait proses sertifikasi, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi (LS) dan Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) yang telah diakreditasi KAN dalam rangka memastikan kesesuaian pelaku usaha atau klien yang telah disertifikasi, diverifikasi atau divalidasi terhadap persyaratan masing-masing skema, sebagai berikut:

  1. Kegiatan sertifikasi, verifikasi atau validasi yang dilakukan berdasarkan skema yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga untuk memfasilitasi regulasi:
    1. dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga yang menetapkan regulasi;
    2. apabila Kementerian atau Lembaga yang menetapkan regulasi tidak menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan skema tersebut, maka kegiatan sertifikasi, verifikasi atau validasi dilaksanakan sesuai dengan butir 2 kebijakan ini.
  2. Kegiatan sertifikasi, verifikasi atau validasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh KAN untuk memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan dan tidak diatur dalam regulasi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Kegiatan sertifikasi awal, verifikasi atau validasi. 
      • Kegiatan sertifikasi awal, verifikasi atau validasi dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam rangka penanganan status kedaruratan Covid-19:
        1. Apabila LPK memutuskan untuk melakukan proses sertifikasi awal, verifikasi atau validasi pada tahap audit lapangan, maka LPK harus memperhitungkan risiko berikut namun tidak terbatas pada: perolehan data objektif terkait dengan pemenuhan standar, kemampuan pelaku usaha atau klien, kemampuan SDM LPK dalam melaksanakan proses tersebut, serta fasilitas teknologi yang digunakan dalam proses tersebut. Dalam hal ini LPK harus mendokumentasikan analisis risiko yang dilakukannya;
        2. Proses audit lapangan sebagaimana dinyatakan dalam butir 2.1.1 dilaksanakan dengan metode remote audit dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 setelah dikomunikasikan dan disetujui oleh pelaku usaha atau klien;
        3. Apabila proses sertifikasi awal, verifikasi atau validasi memerlukan pengambilan sampel sesuai dengan persyaratan skema, maka pengambilan sampel tetap dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LPK dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kondisi kedaruratan Covid-19;
        4. Batas waktu tindakan perbaikan terhadap hasil audit dapat ditetapkan oleh LPK dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kondisi kedaruratan Covid-19 dengan penetapan batas waktu tindakan perbaikan tidak lebih dari 3 bulan dari batas waktu normal yang ditetapkan LPK.
    2.  Kegiatan survailen
      • Kegiatan survailen dapat dilaksanakan atau ditunda oleh LPK dengan memperhatikan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan kondisi kedaruratan Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:
        1. Apabila LPK memutuskan untuk melaksanakan kegiatan survailen, maka LPK harus memperhitungkan risiko berikut namun tidak terbatas pada: perolehan data objektif terkait dengan pemenuhan standar, kemampuan pelaku usaha atau klien, kemampuan SDM LPK dalam melaksanakan proses tersebut, serta fasilitas teknologi yang digunakan dalam proses tersebut. Dalam hal ini LPK harus mendokumentasikan analisis risiko yang dilakukannya;
        2. Kegiatan surveilan sebagaimana dinyatakan pada butir 2.1.1 dilaksanakan melalui remote audit sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut:
          1. pelaksanaan remote audit harus memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12, dan harus dikomunikasikan serta mendapat persetujuan pelaku usaha atau klien. 
          2. apabila LPK memberikan batas waktu perpanjangan tindakan perbaikan kepada pelaku usaha atau klien dikarenakan kondisi kedaruratan Covid-19, perpanjangan tersebut dapat diberikan dengan batas waktu tidak lebih dari 3 bulan dari batas waktu normal yang ditetapkan LPK.
          3. untuk proses surveilan yang dalam skemanya memerlukan pengujian laboratorium terhadap sampel yang dikirim oleh pelaku usaha atau klien dan pengambilan contoh uji, pengambilan contoh uji dilakukan sesuai skema dan berdasarkan rencana sampling yang disepakati sebagai bagian dari proses remote audit atau onsite audit dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan kondisi kedaruratan Covid-19
        3. jika LPK memutuskan untuk menunda kegiatan surveilan, penundaan kegiatan survailen dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
          1. sebelum melakukan penundaan program surveilan, LPK harus mempertimbangkan dan menganalisis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pelaksanaan surveilan pertama tidak melebihi batas waktu maksimal 18 bulan sejak keputusan sertifikasi awal, serta surveilan selanjutnya tidak melewati 6 bulan dari jadwal surveilan yang ditetapkan;
          2. berdasarkan pertimbangan pada butir 2.2.3.1, LPK dapat melaksanakan penundaan surveilan dengan batas waktu yang ditetapkan LPK sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku usaha atau klien dan disepakati dengan pelaku usaha atau klien dengan ketentuan sebagai berikut:
            1. setelah jangka waktu penundaan survailen yang ditetapkan LPK berakhir, LPK harus melaksanakan kegiatan surveilan kepada pelaku usaha atau klien.
            2. apabila jangka waktu penundaan survailen yang ditetapkan LPK sebagaimana pada butir  2.2.3.2.1 berakhir dan Kebijakan KAN  terkait pandemi Covid-19 masih berlaku, LPK dapat melaksanakan surveilan melalui remote audit dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 setelah dikomunikasikan dengan dan disetujui oleh pelaku usaha atau klien;
            3. apabila pelaksanaan surveilan pada butir 2.2.3.2.1 tidak dapat dilaksanakan dalam batas waktu maksimal 18 bulan sejak keputusan sertifikasi awal dan surveilan selanjutnya melewati 6 bulan dari jadwal surveilan yang ditetapkan, maka LPK membekukan status sertifikasi pelaku usaha atau klien. 
  3.  Kegiatan resertifikasi
    • Kegiatan resertifikasi dapat dilaksanakan atau ditunda berdasarkan program yang ditetapkan oleh LPK sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan kondisi kedaruratan Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Apabila LPK memutuskan untuk melanjutkan proses resertifikasi:
        1. LPK harus memperhitungkan risiko berikut namun tidak terbatas pada: perolehan data objektif terkait dengan pemenuhan standar, kemampuan pelaku usaha atau klien, kemampuan SDM LPK dalam melaksanakan proses tersebut, serta fasilitas teknologi yang digunakan dalam proses tersebut. Dalam hal ini LPK harus mendokumentasikan analisis risiko yang dilakukannya.
        2. Apabila LPK memutuskan untuk melanjutkan proses resertifikasi, maka LPK harus melaksanakan proses tersebut melalui remote audit. Pelaksanaan remote audit harus memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12. Metode ini harus dikomunikasikan dan mendapat persetujuan pelaku usaha atau klien.
        3. Apabila LPK memberikan batas waktu perpanjangan tindakan perbaikan kepada pelaku usaha atau klien dikarenakan kebijakan pemerintah dalam rangka kondisi kedaruratan Covid-19 maka perpanjangan tersebut maksimal 3 bulan dari batas waktu normal yang ditetapkan LPK dengan memperhatikan butir 3.1.2.
      2. Apabila LPK memutuskan untuk menunda pelaksanaan resertifikasi:
        1. Sebelum melakukan penundaan program resertifikasi LPK harus mempertimbangkan dan menganalisis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa keputusan resertifikasi tidak melebihi batas waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.
        2. Berdasarkan pertimbangan pada butir 3.2.1, maka LPK dapat melaksanakan penundaan resertifikasi dengan batas waktu yang ditetapkan LPK sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku usaha atau klien dan disepakati oleh pelaku usaha atau klien dengan ketentuan sebagai berikut:
          1. setelah jangka waktu penundaan yang ditetapkan LPK berakhir, maka LPK harus melaksanakan kegiatan resertifikasi kepada pelaku usaha atau klien.
          2. apabila jangka waktu penundaan resertifikasi yang ditetapkan LPK sebagaimana pada butir 3.2.2.1 berakhir dan Kebijakan KAN  terkait pandemi Covid-19 masih berlaku, LPK dapat melaksanakan surveilan melalui remote audit dengan memperhatikan ketentuan IAF MD 4, IAF ID 3, dan IAF ID 12 setelah dikomunikasikan dan disetujui oleh pelaku usaha atau klien;
          3. apabila keputusan resertifikasi tidak dapat diambil dalam batas waktu maksimal 6 bulan sejak tanggal berakhirnya sertifikat, maka LPK mencabut status sertifikasi pelaku usaha atau klien dan apabila pelaku usaha atau klien menginginkan untuk mendapatkan sertifikasi kembali, maka pelaku usaha atau klien dapat mengajukan permohonan sertifikasi awal. 
  4.  LS dan LVV harus memelihara semua rekaman terkait proses sertifikasi, verifikasi atau validasi terhadap pelaku usaha atau klien yang pelaksanaan kegiatan auditnya ditunda karena adanya kondisi kedaruratan Covid-19 maupun rekaman proses sertifikasi, verifikasi atau validasi terhadap pelaku usaha atau klien yang pelaksanaan auditnya menggunakan remote audit.
  5. Khusus untuk Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi, pelaksanaan remote audit harus mengacu kepada IAF MD 4 dan diperbolehkan melakukan kegiatan menggunakan Information and Communication Technology (ICT) lebih dari 30% dan harus memelihara rekaman informasi yang digunakan dalam kegiatan ICT tersebut.

 

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan status kedaruratan Covid-19 dinyatakan berakhir. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian tetap dapat berjalan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah internasional serta menjadi acuan bersama yang jelas bagi KAN dan LPK.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini, akan ditetapkan kemudian.

 

Jakarta, 15 April 2020

Komite Akreditasi Nasional

Sekretaris KAN,

 

TTD 

 

Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc

 

 

Berita

Diskusi Daring KAN - LSSMAP : Isu Penerapan dan Sertifikasi SMAP di BUMN

Jumat (4/09/2020), Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengadakan pertemuan secara online dengan  Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (LSSMAP) terakreditasi KAN, dalam rangka berkonsolidasi serta menyamakan persepsi dalam mendukung efektifitas penerapan sertifikasi SMAP (SNI ISO 37001).  Saat ini perhatian pemerintah dalam upaya mengurangi atau mencegah korupsi/penyuapan adalah mendorong sertifikasi SMAP dilingkungan BUMN. Sesuai dengan surat edaran kementerian BUMN No S-35/MBU/01/2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN, dimana diwajibkan bagi perusahaan milik negara. Seiring dengan kebutuhan penerapan sertifikasi SNI ISO 37001 yang meningkat, namun KAN tetap harus menjaga agar proses sertifikasi yang dilakukan oleh LS SMAP terakreditasi KAN harus kredibel, kompeten dan impartial.

Read more ...
FGD Skema Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SMBL)

Kamis (15/06/2020), Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Skema Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SNI ISO 35001:2019) melalui media daring. FGD ini menghadirkan para narasumber yaitu Bambang Prasetya (Peneliti Ahli Utama, Pusrisbang SDM BSN/ Ketua Komite Biosafety Produk GMO), Donny Purnomo (Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi BSN) dan Triningsih Herlinawati (Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN). FGD ini dibuka dengan sambutan oleh Puji Winarni (Plt. Deputi Akreditasi BSN/ Plt. Sekjen KAN).

Read more ...
Perubahan Kebijakan Akreditasi di Masa Pandemi Covid-19 Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi

Pada Kamis (9/7/2020) telah dilaksanakan Sosialisasi Perubahan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19. Acara diselenggarakan melalui webinar dan streaming Youtube. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada Lembaga Inspeksi (LI), Lembaga Sertifikasi (LS), serta Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) mengenai kebijakan KAN No 007/KAN/06/2020 yang merupakan perubahan dari kebijakan KAN No 003/KAN/04/2020 yang ditetapkan tanggal 15 April 2020.

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.