Indonesian English

KEBIJAKAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL

 TERKAIT ANTISIPASI DAMPAK COVID-19 (NOVEL CORONAVIRUS) TERHADAP PROSES AKREDITASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

No. 001/KAN/03/2020

 

Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Terkait Antisipasi Dampak COVID-19 Terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

 

Berkenaan dengan penetapan Covid-19 sebagai pandemik oleh World Health Organization (WHO) yang dampaknya berpengaruh secara global dan salah satunya terhadap proses kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian, Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengambil kebijakan sebagai upaya menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan serta mengurangi resiko penularan Covid-19 kepada personel yang terlibat di Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan KAN pada saat melakukan kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian dalam lingkup akreditasi KAN sebagai berikut :

 

A.   Proses Akreditasi KAN

  1. Kegiatan asesmen lapangan dalam rangka proses akreditasi awal, survailen, dan penambahan ruang lingkup yang sudah dijadwalkan asesmen lapangan pada tanggal 16 Maret 2020 s/d 15 April 2020 untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya informasi berikutnya.
  2. Kegiatan asesmen penyaksian dalam rangka akreditasi awal, penambahan ruang lingkup dan pemenuhan satu siklus untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya informasi berikutnya.
  3. Pelaksanaan asesmen lapangan dalam rangka akreditasi ulang (reakreditasi) atau pengaktifan kembali status akreditasi yang sudah dijadwalkan pada tanggal 16 Maret 2020 s/d 15 April 2020 dilakukan dengan metode dokumen review dan/atau remote assessment sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disetujui antara asesor KAN dan perwakilan LPK menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang objektif.
  4. Jika pada saat asesmen sebelumnya terdapat ketidaksesuaian kategori 1 (satu) dan harus dilakukan verifikasi lapangan, maka pelaksanaanya dapat dilakukan dengan dokumen review dan/atau remote assessment menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang objektif.
  5. Bagi LPK yang sedang dalam proses transisi ke standar yang mutakhir dapat dilakukan dengan dokumen review.
  6. Biaya terkait pelaksanaan akreditasi dengan metode dokumen review dan/atau remote assessment harus dibayarkan sesuai tagihan yang ditetapkan.

 

B.   Kegiatan Penilaian Kesesuaian oleh LPK Diakreditasi KAN (khusus Lembaga Sertifikasi)

  1. Pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka sertifikasi awal, survailen, penambahan ruang lingkup dan resertifikasi dapat ditunda sampai dengan kebijakan mengenai status Covid – 19 dinyatakan berakhir sesuai pemberitahuan dari KAN.
  2. Sebagai pengganti kegiatan penilaian kesesuaian butir 1, LPK dapat melakukan audit dokumen/rekaman dan atau audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti yang objektif. Dalam pelaksanaan audit jarak jauh dapat mengacu kepada dokumen IAF MD 4:2018.
  3. Untuk keperluan tertentu, LPK dapat melakukan pengujian terhadap sampel yang dikirim oleh klien berdasarkan rencana sampling yang disepakati sebagai bagian dari proses audit dokumen/rekaman dan atau remote audit.
  4. LPK harus memelihara rekaman pelaksanaan kegiatan pada butir 2 dan 3 di atas sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang akan direview pada saat KAN melakukan asesmen berikutnya.

Kebijakan ini berlaku dari tanggal 16 Maret 2020 s/d 15 April 2020. Kebijakan ini diambil semata-mata agar kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian tetap dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah standar dan menjadi acuan yang jelas bagi LPK yang diakreditasi oleh KAN.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini, akan ditetapkan kemudian.

 

Jakarta, 16 Maret 2020

Komite Akreditasi Nasional

Sekretaris KAN,

 

TTD 

 

Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc

 

 

Berita

Perubahan Kebijakan Akreditasi di Masa Pandemi Covid-19 Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi

Pada Kamis (9/7/2020) telah dilaksanakan Sosialisasi Perubahan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19. Acara diselenggarakan melalui webinar dan streaming Youtube. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada Lembaga Inspeksi (LI), Lembaga Sertifikasi (LS), serta Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) mengenai kebijakan KAN No 007/KAN/06/2020 yang merupakan perubahan dari kebijakan KAN No 003/KAN/04/2020 yang ditetapkan tanggal 15 April 2020.

Read more ...
Pengumuman Hasil Seleksi dan Pelaksanaan Pelatihan Asesor Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 KAN 2020

Kami beritahukan dengan hormat, berikut nama-nama peserta pelatihan asesor laboratorium penguji SNI ISO/IEC 17025:2017 tahun 2020 yang dinyatakan lolos seleksi persyaratan administrasi sebagaimana terlampir. 

Read more ...
FGD Skema Akreditasi LS Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (LSSMOP) Berdasarkan SNI ISO 21001

ISO 21001:2018 merupakan standar sistem manajemen pertama di tingkat internasional yang diperuntukkan secara spesifik bagi sektor organisasi Pendidikan. Standar yang dirilis pada bulan Mei 2018 ini secara umum memberikan panduan tentang bagaimana memastikan mutu layanan pendidikan dengan pendekatan sistem manajemen. Sebagai salah satu wujud kontribusi Badan Standardisasi Nasional (BSN) terhadap mutu pendidikan di Indonesia, dokumen ISO ini telah diadopsi sebagai standar nasional pada tanggal 14 Juni 2019 dengan penamaan dokumen SNI ISO 21001:2018 – Organisasi pendidikan – Sistem manajemen untuk organisasi pendidikan – Persyaratan dengan panduan penggunaan.

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.