Indonesian English

Indonesia kembali menjadi tuan rumah sidang ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality Working Group 2 (ACCSQ WG 2) yang ke-37. Sidang yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 11-13 September 2019 di Yogyakarta tersebut didahului dengan Workshop tentang pertanian organik. Workshop yang diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 9-10 September 2019 ini bertujuan untuk pengembangan skema sertifikasi pertanian organik. Sidang ACCSQ WG 2 ke 37 diawali dengan sambutan dari Kepala Badan Standardisasi Nasional, Prof. Dr. Bambang Prasetya. Dalam kesempatan itu Ia menyampaikan latar belakang dibentuknya ACCSQ WG2 yaitu bertujuan untuk mengembangkan kebijakan dan pedoman yang selaras di bidang akreditasi dan penilaian kesesuaian serta memperkuat infrastruktur mutu dari negara-negara anggota ASEAN. Disamping itu, beliau juga menyampaikan bahwa ACCSQ juga telah meminta WG (Working Group) dan PWG (Product Working Group) untuk melanjutkan studi mengenai kota pintar (smart city) dan Revolusi Industri 4.0 yang telah ditetapkan sebagai prioritas baru di ASEAN selain percepatan integrasi 11 sektor prioritas yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kerangka kerja oleh para pemimpin ASEAN.

 

Gambar 1. Kepala Badan Standardisasi Nasional, Bambang Prasetya memberikan sambutan dalam pembukaan sidang ACCSQ WG 2 ke-37 di Yogyakarta 

Gambar 2. Sidang ACCSQ  WG 2 yang dihadiri oleh delegasi dari seluruh negara ASEAN

 

Sidang yang dihadiri oleh delegasi dari seluruh negara ASEAN (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao P.D.R, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam), perwakilan ASEAN Sekretariat, anggota WG2 serta dipimpin oleh Chair Bussaba Sae-Lim dari Thailand dan didampingi oleh Co-Chair Mr. Quoc Dung Tran dari Vietnam ini membahas beberapa agenda diantaranya:

 

  1. Tindak lanjut permasalahan cross-cutting antara JSC EEE dengan WG 2. Diskusi pada pertanyaan dari JSC EEE tentang keseragaman implementasi badan-badan akreditasi pada para 33 klausul (iii) selama kunjungan survailen reguler, masing-masing badan akreditasi masih memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai implementasi dalam klausul 24.  
  2. Implementasi strategi penilaian kesesuaian dan infrastruktur teknis yang relevan untuk mendukung Asean Econimic Community (AEC) 2025. Salah satu poin yang dibahas di dalam agenda adalah meningkatkan kompetensi badan akreditasi dari negara-negara anggota ASEAN.
  3. Update pada sistem akreditasi dan penilaian kesesuaian dalam keanggotaan dan promosi pengakuan dan keberterimaan sertifikat dan laporan uji yang terakreditasi oleh otoritas regulasi nasional.
  4. Update pada kemajuan yang telah dibuat di level sektoral pada akreditasi dan penilaian kesesuian.
  5. Kerjasama dengan badan-badan di ASEAN dalam bidang kegiatan penilaian kesesuaian
  6. Kerjasama dengan ISO dalam bantuan teknis dan proyek capacity building
  7. Perkembangan terkini dari asosiasi regional/internasional badan akreditasi penilaian kesesuaian. 

 

Gambar 3. Para peserta sidang berfoto bersama, tampak di deretan depan adalah Kepala Badan Standardisasi Nasional, perwakilan dari ASEAN Sekretariat, Chair dan Co-Chair Sidang ACCSQ WG 2

Sidang selanjutnya dari ACCSQ WG 2 rencananya akan dilaksanakan di Brunei Darussalam pada tahun mendatang.

Berita

Fasilitasi Perdagangan Indonesia, MRA APAC Kembali diperoleh KAN, Untuk 11 Skema Akreditasi di Bidang Akreditasi Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi

Setelah 20 tahun memperoleh pengakuan internasional di bidang sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dari Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan pengakuan internasional di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dari Pacific Accreditation Cooperation (PAC) yang sejak 1 Januari 2019 bergabung dalam organisasi Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), Komite Akreditasi Nasional (KAN) dinyatakan. telah berhasil melakukan trasnsisi dari ISO/IEC 17011:2004 ke ISO/IEC 17011:2017. Secara rinci pengakuan yang diperoleh dari APAC adalah untuk (1) laboratorium penguji, (2) laboratorium kalibrasi, (3) lembaga inspeksi dan (4) laboratorium klinik serta penambahan lingkup pengakuan untuk (5) penyelenggara uji profisiensi. Sedangkan perpanjangan pengakuan internasional yang diperoleh dari PAC adalah untuk (1) lembaga sertifikasi sistem manajamen mutu, (2) lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, (3) lembaga sertifikasi produk, (4) lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan, (5) lembaga sertifikasi person dan (6) lembaga sertifikasi sistem manajemen keaman informasi.

Read more ...
Kebijakan KAN Khusus Untuk Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Verifikasi/Validasi Terkait Antisipasi Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Sertifikasi, Verifikasi dan Validasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan kebijakan terkait proses sertifikasi, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi (LS) dan Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) yang telah diakreditasi KAN dalam rangka memastikan kesesuaian pelaku usaha atau klien yang telah disertifikasi, diverifikasi atau divalidasi terhadap persyaratan masing-masing skema, sebagai berikut:

Read more ...
Perubahan Kebijakan KAN Terkait Antisipasi Dampak COVID-19 Terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu melakukan perubahan terhadap Kebijakan KAN Nomor 001/KAN/03/2020 dan Kebijakan KAN Nomor 002/KAN/03/2020 yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai berikut:

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.