Indonesian English

Dalam rangka implementasi KAN U-01 - Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KAN Nomor 432/KAN/SEKJEN-SHA/01/19 perihal Perubahan Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian, dengan ini disampaikan Surat Penjelasan Kebijakan Transisi Dokumen:

 

  1. Masa transisi dokumen persyaratan Umum (KAN-U) dan dokumen persyaratan khusus (KAN-K) pada masing – masing skema akreditasi dimulai sejak dokumen ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Maret 2020, kecuali untuk laboratorium sebagai berikut:
  2. LPK dengan masa akreditasi 5 (lima) tahun per Keputusan KAN 1 Maret 2019,  , tata waktu kegiatan survailen terjadwal dan reakreditasi dalam siklus akreditasi berjalan sesuai dengan  kerangka waktu pada dokumen KAN U01.
  3. LPK dengan masa akreditasi 4 (empat) tahun, tata waktu kegiatan survailen terjadwal dan reakreditasi dalam siklus akreditasi berjalan tetap sesuai dengan  kerangka waktu pada dokumen DPUM 01 (bagi Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Verifikasi/Validasi) dan KAN 01 (bagi Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Penyelenggara Uji Profisiensi).
    1. Kebijakan bahwa laboratorium tidak boleh melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terkait lingkup akreditasi pada saat masa akreditasi terputus, berlaku efektif tanggal 20 November 2020.
    2. Pelaksanaan witness untuk laboratorium berlaku efektif mulai permohonan awal/reakreditasi tanggal 1 Maret 2020. Pelaksanaan witness kegiatan laboratorium (termasuk sampling) akan dilakukan sesuai kondisi di lapangan (memungkinkan in situ/on site), dan sesuai program KAN. Namun demikian dengan pertimbangan khusus, untuk laboratorium pengujian lingkup udara, witness sampling (pada masa transisi, sementara dengan simulasi/demontrasi) dimulai efektif per surat ini diterbitkan sampai dengan 1 Maret 2020, untuk selanjutnya mengikuti pengaturan di atas terkait witness.
    3. Masa transisi penyesuaian penulisan ruang lingkup laboratorium (KAN-K01, KAN K02, dan KAN K03) berlaku efektif mulai permohonan awal/reakreditasi tanggal 1 November 2020.

Selama masa transisi tersebut di atas, dokumen persyaratan akreditasi sebelumnya yang relevan pada masing – masing skema akreditasi tetap berlaku.

 

Dokumen KAN dapat diunduh pada link di bawah ini: 
 

 

Berita

Fasilitasi Perdagangan Indonesia, MRA APAC Kembali diperoleh KAN, Untuk 11 Skema Akreditasi di Bidang Akreditasi Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi

Setelah 20 tahun memperoleh pengakuan internasional di bidang sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dari Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan pengakuan internasional di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dari Pacific Accreditation Cooperation (PAC) yang sejak 1 Januari 2019 bergabung dalam organisasi Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), Komite Akreditasi Nasional (KAN) dinyatakan. telah berhasil melakukan trasnsisi dari ISO/IEC 17011:2004 ke ISO/IEC 17011:2017. Secara rinci pengakuan yang diperoleh dari APAC adalah untuk (1) laboratorium penguji, (2) laboratorium kalibrasi, (3) lembaga inspeksi dan (4) laboratorium klinik serta penambahan lingkup pengakuan untuk (5) penyelenggara uji profisiensi. Sedangkan perpanjangan pengakuan internasional yang diperoleh dari PAC adalah untuk (1) lembaga sertifikasi sistem manajamen mutu, (2) lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, (3) lembaga sertifikasi produk, (4) lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan, (5) lembaga sertifikasi person dan (6) lembaga sertifikasi sistem manajemen keaman informasi.

Read more ...
Kebijakan KAN Khusus Untuk Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Verifikasi/Validasi Terkait Antisipasi Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Sertifikasi, Verifikasi dan Validasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan kebijakan terkait proses sertifikasi, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi (LS) dan Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) yang telah diakreditasi KAN dalam rangka memastikan kesesuaian pelaku usaha atau klien yang telah disertifikasi, diverifikasi atau divalidasi terhadap persyaratan masing-masing skema, sebagai berikut:

Read more ...
Perubahan Kebijakan KAN Terkait Antisipasi Dampak COVID-19 Terhadap Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu melakukan perubahan terhadap Kebijakan KAN Nomor 001/KAN/03/2020 dan Kebijakan KAN Nomor 002/KAN/03/2020 yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai berikut:

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.