Indonesian English

Saat ini, perdagangan produk pangan Indonesia ke pasar Uni Emirat Arab (UAE) masih terkendala karena adanya persyaratan yang mengharuskan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan harus diperoleh dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh badan akreditasi dan diakui oleh Emirates Authority for Standardization and Metrology/ESMA. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka produk Indonesia yang diekspor ke pasar Uni Emirat Arab seperti biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan jelly, dan flavour and food ingredientsakan terhambat.

 

Maka, dalam rangka memfasilitasi perusahaan Indonesia agar dapat melakukan eskpor ke wilayah UAE, Badan Standardisasi Nasional/BSN melalui Komite Akreditasi Nasional/KAN melakukan kerjasama di bidang akreditasi lembaga sertifikasi halal dengan ESMA.

 

Pengembangan kerjasama BSN/KAN dengan ESMA dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandangani oleh Kepala BSN selaku Ketua KAN Bambang Prasetya dan Director General ESMA, Abdulla Abdelqader Al Maeeni, Senin (23/07/2018) di Jakarta. Penandatangan kerjasama juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPJPH-Kementerian Agama, Delegasi ESMA, LPPOM MUI dan Perusahaan produk pangan di Indonesia.

 

Dalam isi perjanjian tersebut dinyatakan bahwa ESMA mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan persyaratan standar UAE. Kerjasama ini diharapkan dapat mendorong para produsen Indonesia untuk memperluas pasar ke UAE sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

“Dengan ditandatanganinya kerjasama, maka KAN selanjutnya akan melakukan akreditasi kepada lembaga sertifikasi halal untuk produk yang diekspor ke UAE dan melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi tersebut untuk menjamin integritas sertifikat halal yang diterbitkan,”ujar Bambang.

 

Perlu diketahui, perdagangan produk halal di dunia diperkirakan akan semakin meningkat sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Global Islamic Economic Gateway. Survey tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pasar global untuk produk pangan halal mencapai 16.6 % dari pasar global (1.173 milyar USD) dan diperkirakan akan meningkat menjadi 18.3% di tahun 2020 sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk Muslim yang diperkirakan akan mencapai 20% dari jumlah total populasi seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan produk halal akan menjadi peluang investasi yang signifikan dan berkembang.

 

Survey tersebut juga melaporkan 5 (lima) negara pengekspor produk pangan halal terbesar namun bukan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yaitu Brazil, India, Argentina, Rusia dan Perancis, sedangkan 5 (lima) negara pengimpor terbesar adalah Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Indonesia dan Mesir (Global Islamic Economy Report 2016/2017).  

 

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri halal mengingat jumlah penduduk Muslim yang mencapai 85,2 persen atau sebanyak 221 jiwa dari total penduduk 260 juta jiwa penduduk, yang memasukkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini juga seiring dengan dan semakin berkembangnya usaha baik tingkat kecil maupun skala besar khususnya yang terkait dengan produk pangan.(humas)

Berita

Pengenalan Publikasi Internasional Baru Mengenai Persyaratan Kompetensi Lembaga Validasi dan Verifikasi, ISO/IEC 17029:2019

Menghadapi tantangan yang semakin meningkat, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu untuk terus mengikuti perkembangan standar internasional. Organisasi Standar Internasional (ISO) telah menetapkan suatu standar baru yaitu ISO/IEC 17029:2019 Conformity assessment — General principles and requirements for validation and verification bodies atau persyaratan kompetensi lembaga validasi dan verifikasi. 

Read more ...
Sertifikat Legalitas Kayu Perlancar Ekspor ke Mancanegara

Kabupaten Sidoarjo - Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sitem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Dengan adanya bukti Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), industri berbahan kayu memiliki jaminan kuat atas legalitas sumber bahan baku kayunya. Hal ini tentu membantu para pelaku usaha untuk memperlancar usahanya, khususnya saat melakukan ekspor ke mancanegara.

Read more ...
KAN Peroleh Pengakuan Internasional ILAC Skema Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi

Komite Akreditasi Nasional (KAN) mendapatkan pengakuan Internasional Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) untuk skema akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi berdasarkan ISO/IEC 17043  (telah diadopsi menjadi SNI ISO/IEC 17043) pada tanggal 3 Oktober 2019. Skema saling pengakuan di bidang akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi ILAC merupakan lingkup baru dalam ILAC MRA (Mutual Recognition Arrangement), yang dilaksanakan melalui evaluasi oleh Organisasi Kerjasama Akreditasi Regional. KAN telah memperoleh pengakuan di tingkat regional melalui Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)  pada bulan Juni 2017.

Read more ...
Press Release IQE 2019 (Bulan Mutu Nasional)

 

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci dari kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan diharapkan mampu menjawab kebutuhan terciptanya sumber daya manusia unggul yang mampu menghadapi tantangan dimasa kini dan masa mendatang.

Read more ...
Sidang ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality Working Group 2 (ACCSQ WG 2) yang ke-37

Indonesia kembali menjadi tuan rumah sidang ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality Working Group 2 (ACCSQ WG 2) yang ke-37. Sidang yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 11-13 September 2019 di Yogyakarta tersebut didahului dengan Workshop tentang pertanian organik. Workshop yang diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 9-10 September 2019 ini bertujuan untuk pengembangan skema sertifikasi pertanian organik. Sidang ACCSQ WG 2 ke 37 diawali dengan sambutan dari Kepala Badan Standardisasi Nasional, Prof. Dr. Bambang Prasetya. Dalam kesempatan itu Ia menyampaikan latar belakang dibentuknya ACCSQ WG2 yaitu bertujuan untuk mengembangkan kebijakan dan pedoman yang selaras di bidang akreditasi dan penilaian kesesuaian serta memperkuat infrastruktur mutu dari negara-negara anggota ASEAN. Disamping itu, beliau juga menyampaikan bahwa ACCSQ juga telah meminta WG (Working Group) dan PWG (Product Working Group) untuk melanjutkan studi mengenai kota pintar (smart city) dan Revolusi Industri 4.0 yang telah ditetapkan sebagai prioritas baru di ASEAN selain percepatan integrasi 11 sektor prioritas yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kerangka kerja oleh para pemimpin ASEAN.

Read more ...
Refreshing Course Asesor Laboratorium Kalibrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 Tahun 2019

Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan acara refreshing course asesor laboratorium kalibrasi, pada Selasa (03/09/2019) di Jakarta. Kegiatan yang dihadiri oleh 50 orang asesor laboratorium kalibrasi ini dilaksanakan dalam rangka merumuskan pedoman pelaksanaan asesmen bagi asesor maupun laboratorium kalibrasi untuk pengukuran kalibrasi alat survei dan temperature enclosure.

Read more ...
Penjelasan Kebijakan Transisi Dokumen

Dalam rangka implementasi KAN U-01 - Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KAN Nomor 432/KAN/SEKJEN-SHA/01/19 perihal Perubahan Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian, dengan ini disampaikan Surat Penjelasan Kebijakan Transisi Dokumen:

Read more ...
Akreditasi Tingkatkan Daya Saing Bangsa dalam Rantai Pasok Global

Pentingnya peran akreditasi dalam rantai pasok perdagangan, menjadi tema yang diangkat dalam peringatan Hari Akreditasi Dunia (World Accreditation Day), yang jatuh setiap tanggal 9 Juni. Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN), menyelenggarakan kegiatan Temu Nasional Pemangku Kepentingan Bidang Akreditasi dalam rangka peringatan Hari Akreditasi Dunia dengan tema “Accreditation: Adding Value to Supply Chains” pada Selasa (25/6/2019), di Auditorium Gedung BPPT II, Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta Pusat.

Read more ...
Indonesia Menghadiri Sidang Gabungan IAF dan ILAC 2019

 

Sidang IAF-ILAC Mid-Term Meetings 2019 telah diselenggarakan di Hotel Hilton Mexico City Reforma, Mexico City, Mexico tanggal 04-11 April 2019. International Accreditation Forum (IAF) adalah organisasi internasional di bidang kerjasama badan akreditasi untuk lembaga sertifikasi yang beranggotakan 84 badan akreditasi yang berasal dari 73 negara (www.iaf.nu), sedangkan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) adalah organisasi internasional di bidang kerjasama badan akreditasi untuk laboratorium dan lembaga inspeksi yang beranggotakan 155 badan akreditasi dan organisasi terkait lainnya yang berasal dari 126 negara (www.ilac.org).

Read more ...
Temu Nasional Lembaga Penilaian Kesesuaian 2019 : Pentingnya peranan LPK dalam meningkatkan daya saing Indonesia

Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan acara Temu Nasional Lembaga Penilaian Kesesuaian, pada Kamis (28/03/2019), di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan perkembangan terkini di bidang akreditasi, terutama berkaitan dengan adanya perubahan standar internasional yang mengatur pengoperasian badan akreditasi ISO/IEC 17011:2017. Acara dihadiri oleh 1470 LPK yang terdiri atas 1047 laboratorium penguji, 165 laboratorium kalibrasi, 28 laboratorium medik (klinik), 46 lembaga inspeksi, 6 penyelenggara uji profisiensi, dan 178 lembaga sertifikasi.

Read more ...

Keberterimaan dan Hubungan Kerja Sama

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.