Indonesian English

 

Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pertemuan Teknis Laboratorium dan Lembaga Inspeksi di Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta Kamis (15/3/2018). Acara dihadiri kurang lebih 800 peserta yang terdiri dari laboratorium penguji, kalibrasi, lab medik, dan inspeksi wilayah Indonesia Bagian Tengah, Timur, Barat kecuali Sumatera, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Tema dalam pertemuan kali ini adalah "Akreditasi : Memastikan Kompetensi Dalam Membangun Kepercayaan Menuju Dunia yang Lebih Aman".

Pada pertemuan ini salah satu hal yang penting yang disampaikan ke peserta pertemuan adalah telah diterbitkannya ISO/IEC 17025:2017 yang menggantikan ISO/IEC 17025:2005. "Semua laboratorium yang diakteditasi dan sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh badan akreditasi penandatanganan Mutual Recognition Arrangement (MRA) APLAC/ILAC, harus telah mengacu kepada ISO/IEC 17025: 2017 selambat-lambatnya 20 November 2020. Salah satu perbedaan yang tercantum dalam standar tersebut adalah mensyaratkan laboratorium untuk menyatakan ruang lingkup kegiatan yang dinyatakan memenuhi ISO/IEC 17025,"ujar  Ketua KAN yang juga Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya.

Lanjut Bambang, salah satu perbedaan yang tercantum dalam ISO/IEC 17025 : 2017 adalah mensyaratkan laboratorium untuk menyatakan ruang lingkup kegiatan yang dinyatakan memenuhi ISO/IEC 17025. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekspor Indonesia. “Jangan sampai hanya karena standarnya bukan yang ISO/IEC terbaru, tidak tertulis di ruang lingkup kegiatan, lalu ekspor Indonesia ditolak,” ujar Bambang.

Seperti diketahui, di perdagangan yang kompleks dan sangat kompetitif, kepercayaan diperlukan ketika produk atau jasa diperdagangkan antara negara. Akreditasi memberikan kepercayaan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian (antara lain sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan sebagainya) telah didasarkan pada standar yang diakui secara internasional.

“Perlu pembuktian bahwa pihak-pihak yang menerapkan standar itu menerapkannya sudah betul, melalui proses suatu penilaian, dalam terminologi umumnya kita sebut dengan conformity assessment atau disebut juga penilaian kesesuaian. Tata cara penilaian kesesuaian tersebut diantaranya adalah uji laboratorium, inspeksi, sertifikasi, audit, dan lain sebagainya,” ujar Bambang.

Untuk itu pengembangan sistem penilaian kesesuaian sangat diperlukan mengingat peran sistem ini di dalam memberikan jaminan kompetensi dan atau kesesuaian produk, jasa, sistem atau personel sesuai dengan persyaratan atau standar yang pada gilirannya akan meningkatkan keberterimaan dan jaminan kepastian kesesuaian produk/ jasa dalam transaksi perdagangan.

Peran asesor dan lembaga penilaian kesesuaian inilah menjadi penting. "Tanpa asesor dan lembaga penilaian kesesuaian, perdagangan tidak akan berjalan baik," tegas Bambang.

Selain itu, kesiapan KAN dalam mengemban tugas memfasilitasi implementasi regulasi teknis terlihat bahwa sampai 31 Januari 2018, KAN telah mengakreditasi sebanyak 1865 lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari 1610 lembaga penilaian kesesuaian yang termasuk kelompok laboratorium dan 255 lembaga penilaian kesesuaian yang termasuk kelompok lembaga sertifikasi. “LPK yang termasuk kelompok laboratorium terdiri dari 117 lembaga inspeksi, 250 laboratorium kalibrasi, 1173 laboratorium uji, 57 laboratorium medik, dan 13 penyelenggara uji profiensi,” jelas Bambang.

Disamping itu, KAN juga telah mengoperasikan 25 skema akreditasi, yaitu Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001), Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001), Sertifikasi Produk (Tanda SNI), Sertifikasi Personel, Ecolabel (KAN Guide 801), Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SNI ISO 22000), Pangan Organik (KAN Guide 901), Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001), Lembaga Sertifikasi Hazzard Analytical Critical Control Point, Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan (SNI ISO 13485), Gas Rumah Kaca, Sistem Manajemen Energi (SNI ISO 50001), Sistem Manajemen Rantai Pasok (SNI ISO 28000), Usaha Pariwisata, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001), Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Bio-Safety, Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Penyelenggara Uji Profisiensi, dan Produsen Bahan Acuan.

Terkait pengakuan secara regional dan internasional, Bambang menerangkan, KAN telah memperoleh pengakuan melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA) di forum Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) untuk 5 skema akreditasi yaitu laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratorium medik dan penyelenggara uji profisiensi dan forum International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) untuk 4 skema akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi dan laboratorium medik.

Adapun di bidang sertifikasi, Komite Akreditasi Nasional telah memperoleh pengakuan melalui Multi Lateral Recognition Arrangement (MLA) di forum Pacific Accreditation Cooperation (PAC) untuk 7 skema akreditasi yaitu sistem manajemen mutu (SNI ISO 9001), sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001), sistem manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22000), sertifikasi produk, sertifikasi personel, sistem manajemen keamanan informasi (SNI ISO 27001) dan sistem manajemen energi (SNI ISO 50001) dan forum International Accreditation Forum (IAF) untuk 4 skema akreditasi yaitu sistem manajemen mutu (SNI ISO 9001), sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001), sistem manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22000) dan sertifikasi produk.

Dalam pertemuan tersebut Sekjen KAN yang juga selaku Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN, Kukuh S. Ahmad dan Plt. Direktur Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi KAN yang juga sebagai Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN, Donny Purnomo menyampaikan perkembangan terkini terkait akreditasi. Perkembangan terkini tersebut diantaranya adalah revisi ISO/IEC 17011:2004 menjadi ISO/IEC 17011:2017; masa transisi penerapan ISO/IEC 17011:2017; ketentuan ILAC dan APLAC (baru dan revisi); perubahan organisasi APLAC dan PAC menjadi APAC; penggunaan simbol akreditasi KAN; serta penggunaan simbol tanda gabungan ILAC MRA.

Dengan adanya perubahan dan perkembangan tersebut, Bambang pun berharap seluruh laboratorium yang telah diakreditasi KAN dan yang akan mengajukan akreditasi dapat memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025 : 2017 serta dapat menyesuaikan perkembangan yang sudah ditetapkan.

Melalui pertemuan ini juga diharapkan dapat menyatukan kembali komitmen mengenai pentingnya peranan laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakreditasi oleh KAN dalam memperkuat infrastruktur standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas. (dnw/nda)

 

Berita

KAN dan BAPETEN Berkomitmen untuk Memfasilitasi Penilaian Kesesuaian Bidang Ketenaganukliran

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang diwakili  Ir.  Budi Rohman,  M. Sc.  Selaku Direktur Perizinan danan Bahan Nuklir,  dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang diwakili Triningsih Herlinawati,  S. P.,  M.Si. Selaku Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Penandatanganan ini dilakukan di Hotel Cambridge,  Medan - Sumatera Utara pada hari senin tanggal 24 September 2018.

Read more ...
Pelatihan Asesor Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2017 meningkat sebesar 20% dari tahun 2016. Tercatat kecelakaan kerja di Indonesia pada 2017 sebanyak 123 ribu kasus. Hal ini tidak boleh terulang di kemudian hari. Perusahaan harus menerapkan sistem yang dapat menjamin keselamatan pekerjanya.

Untuk mendukung penerapan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pelatihan Asesor Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan KesehatanKerja (LS SMK3) di kantor BSN, Jakarta  pada 17-21 September 2018. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan infrastruktur guna mendukung skema akreditasi LS SMK3. Direncanakan, skema ini akan diresmikan dalam rangkaian acara Bulan Mutu Nasional 2018 di Surabaya pada bulan Oktober mendatang. 

Read more ...
Workshop Skema Sertifikasi PPIU Bagi Calon LS PPIU

Menindaklanjuti telah diluncurkannya skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPIU) dan skema sertifikasi PPIU, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi National (KAN) mengadakan kegiatan yang berbentuk workshop skema sertifikasi PPIU dengan tema Penyesuaian Kompetensi Personil calon Lembaga Sertifikasi PPIU pada hari Kamis – Jumat 13-14 Agustus 2018 di Ruang Komisi Utama, Gedung 2 BPPT Jakarta Pusat.

Diikuti oleh 19 lembaga sertifikasi, workshop ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk fasilitasi kepada calon LS PPIU untuk mempersiapkan operasional pelayanan skema sertifikasi PPIU.  Diharapkan LS PPIU telah menerapkan standar SNI ISO/IEC 17065 : 2012 dan telah mempersiapkan personilnya sebagai pemenuhan persyaratan utama LS PPIU serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan KAN.

Read more ...
Penyesuaian Kompetensi Personil KAN Skema Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Menindaklanjuti persiapan akreditasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPIU) untuk mendukung program pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Umrah di Indonesia melalui sistem akreditasi skema LSPPIU yang memastikan lembaga sertifikasi kompeten, tidak memihak, bertanggung jawab, terbuka, responsif terhadap keluhan, dan memiliki pendekatan terhadap risiko, Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Komite Akreditasi National (KAN) mengadakan kegiatan Penyesuaian Kompetensi Personil KAN Skema Akreditasi LS PPIU pada 20-21 Agustus 2018 di Ruang Merak BSN, Gedung Menara Thamrin, Jakarta Pusat.

Read more ...
Pelatihan Asesor, Calon Asesor dan Tenaga Ahli Skema Gas Rumah Kaca (GRK) untuk program CORSIA

 

Menindaklanjuti persiapan akreditasi Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (LV/V GRK) untuk mendukung program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Komite Akreditasi National (KAN) dan International Civil Aviation Organization (ICAO) Environment Project INS13801 mengadakan kegiatan Pelatihan Asesor, Calon Asesor dan Tenaga Ahli Skema Gas Rumah Kaca (GRK) untuk program CORSIA pada 13 - 16 Agustus 2018 di Hotel Four Point, Jakarta Pusat.

Read more ...
KAN Jalin Kerjasama dengan ESMA: Ekspor Produk Halal ke Uni Emirat Arab Semakin Mudah

Saat ini, perdagangan produk pangan Indonesia ke pasar Uni Emirat Arab (UAE) masih terkendala karena adanya persyaratan yang mengharuskan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan harus diperoleh dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh badan akreditasi dan diakui oleh Emirates Authority for Standardization and Metrology/ESMA. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka produk Indonesia yang diekspor ke pasar Uni Emirat Arab seperti biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan jelly, dan flavour and food ingredientsakan terhambat.

Read more ...
Launching Skema Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)

Kewajiban haji dan keterbatasan kuota haji menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian melakukan ibadah umroh untuk mengunjungi tanah suci Makkah Al Mukaromah.  Di lain sisi, karena jumlah Jemaah ibadah umrah yang besar dan meningkat setiap tahunnya, saat ini banyak pihak yang tertarik untuk menyelenggarakan ibadah umrah. 

Read more ...
Peringatan Hari Akreditasi Dunia 2018: Peran Akreditasi dalam menciptakan kehidupan yang aman

Dengan tema “Bagaimana Akreditasi Bisa Menjadikan Dunia Yang Aman”, WAD menyuarakan harapan akan terwujudnya segala aspek kehidupan manusia berlangsung aman seperti tempat bekerja, penggunaan produk, transportasi, dan sebagainya. Secara statistik, harapan terkadang masih jauh dari kenyataan. Diperlukan perhatian dari pihak yang berkepentingan baik dari pemerintah, regulator, pengusaha untuk membantu mewujudkan harapan tersebut. 

Read more ...
PAC Memperkuat Implementasi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person Berdasarkan ISO/IEC 17024

Sertifikasi person memainkan peran yang sangat vital dalam berbagai sektor industri, baik industri manufaktur maupun industri jasa. Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah mengoperasikan skema akreditasi untuk lembaga sertifikasi person. Dalam upaya untuk menembus akses tenaga kerja yang bukan hanya untuk kebutuhan pasar domestik namun juga untuk kebutuhan pasar tenaga kerja global, KAN telah berhasil meraih meraih Multilateral Recognition Arrangement (MLA) di forum Pacific Accreditation Cooperation (PAC) sejak dua tahun yang lalu. Dalam sidang APLAC/PAC Joint Annual Meetings yang diselenggarakan di Kyoto Jepang pada 1 - 9 Juni 2018 telah dibahas beberapa item terkait dengan akreditasi lembaga sertifikasi person. Salah satu yang menonjol adalah peranan lembaga sertifikasi person dalam memastikan kompetensi person.

Read more ...
Sejarah Baru Terbentuknya Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)

 

Mulai 1 Januari 2019 dunia akreditasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK) di kawasan Asia Pasifik akan memulai hari baru dengan telah terbentuknya Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC). APAC merupakan gabungan dua organisasi kerjasama badan akreditasi LPK di kawasan Asia Pasifik, yaitu Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) yang menangani akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) yang menangani akreditasi berbagai jenis lembaga sertifikasi. Persetujuan pembentukan organisasi baru tersebut terwujud melalui voting oleh seluruh anggota APLAC dan PAC pada APLAC/PAC Joint Annual Meetings yang dilaksanakan di Kyoto Jepang pada tanggal 1-9 Juni 2018, tepatnya di Kyoto International Convention Center, sebuah tempat bersejarah dimana dilakukan penandatanganan Kyoto Protocol pada tahun 1997.  Di antara tujuan-tujuan yang lain, tujuan utama pembentukan APAC adalah untuk mempermudah konsolidasi dan memperkuat posisi oganisasi badan akreditasi di kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis di kawasan internasional.

Dalam perjalanannya, organisasi APLAC yang penandatanganan MoU pembentukannya dilakukan di Jakarta 25 tahun yang lalu telah menghasilkan pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangement / MRA) di antara badan akreditasi yang menjadi anggota untuk skema akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisensi dan produsen baan acuan. Sampai Juni 2018, 39 dari 64 badan akreditasi anggota APLAC telah menandatangani APLAC MRA yang intinya adalah merealisasikan saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian (sertifikat hasil uji, sertifikat kalibrasi, dll). Sementara itu organisasi PAC juga telah menghasilkan pengaturan saling pengakuan (multilateral recognition arrangement / MLA) untuk sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi produk, sertifikasi person dan validasi/verifikasi gas rumah kaca. Sampai Juni 2018, 25 dari 34 badan akreditasi anggota PAC telah menandatangani PAC MLA. Seperti yang disepakati dalam APLAC MRA, PAC MLA juga memberikan kerangka saling pengakuan hasil sertifikasi di kawasan Asia Pasifik.

Read more ...

Keberterimaan dan Hubungan Kerja Sama

   

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.