Indonesian English

Refreshing Course Asesor dan Panitia Teknis Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi

Dengan telah diterbitkannya ISO/IEC 17025 : 2017 yang menggantikan ISO/IEC 17025:2005, Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) mempersyaratkan bahwa semua laboratorium yang diakreditasi dan sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh badan akreditasi penandatangan Mutual Recognition Arrangement (MRA)  APLAC/ILAC, harus telah mengacu kepada ISO/IEC 17025:2017 tersebut selambat-lambatnya 29 November 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, Komite Akreditasi Nasional (KAN) menetapkan dan memberlakukan ISO/IEC 17025:2017 sebagai persyaratan akreditasi laboratorium oleh KAN.

 

Untuk menyosialisasikan ISO/IEC 17025:2017, KAN menyelenggarakan Refreshing Course Asesor dan Panitia Teknis Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa (20/2/18). Kegiatan ini dihadiri oleh para expert di bidang laboratorium penguji dan kalibrasi se-Indonesia

“Dilihat dari perkerjaan seorang asesor mungkin seperti tidak bersentuhan dengan daya saing, namun kenyataannya justru sebaliknya. Daya saingnya justru daya saing yang langsung memberi efek,” ujar Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang juga menjabat sebagai Ketua KAN, Bambang Prasetya dalam sambutannya.

Bambang menyebutkan bahwa saat ini, lembaga inspeksi dan lembaga uji profisiensi sudah berjumlah 1580. Artinya, perkembangan ini luarbiasa. “Tapi ini pun masih kurang, jika ditinjau dari distribusi dan ruang lingkup.” Bambang pun menyayangkan banyaknya pekerja di Indonesia yang pekerjaannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dengan alasan tidak ada lapangan pekerjaan, khususnya mereka yang telah mendapatkan gelar sarjana di bidang teknik. “Ini sangat disayangkan. Menurut saya, lembaga penilaian kesesuaian / lembaga inspeksi perlu diperbanyak, sehingga dapat merekrut para sarjana teknik untuk menginspeksi berbagai hal,”ujar Bambang. Saat ini, baru ada 117 lembaga inspeksi yang telah diakreditasi KAN.

 

Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KAN, Kukuh S Achmad menjelaskan kebijakan KAN tentang tata cara penyesuaian pemenuhan persyaratan akreditasi laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi DARI SNI ISO/IEC 17025 : 2008 (ISO/IEC 17025 : 2005 ke ISO/IEC 17025 : 2017). Ada 4 kebijakan yang dipaparkan oleh Kukuh. “Laboratorium yang mengajukan permohonan akreditasi, baik akreditasi awal maupun reakreditasi, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 diproses berdasarkan persyaratan ISO/IEC 17025 : 2017,” ujar Kukuh menyebutkan salah satu kebijakan KAN.

Prinsip-prinsip perubahan ISO/IEC 17025 disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi yang juga menjabat sebagai Direktur Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, Donny Purnomo. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

  • menggunakan pendekatan proses, sejalan dengan standar yang lebih mutakhir, antara lain 9001, 15189, 17020, 17021, 17024, 17065
  • lebih menekankan orientasi pada hasil dari sebuah proses, bukan deskripsi pekerjaan dan langkah-langkah
  • memberikan penekanan lebih kuat pada teknologi informasi, yang mencakup penggunaan sistem komputer, rekaman elektronik, hasil dan laporan elektronik
  • menggunakan pendekatan risk-based thinking
  • menggunakan terminology yang lebih modern sesuai kemajuan jaman, antara lain semakin diakuinya penggunaan dokumen dan rekaman elektronik untuk menggantikan dokumen dan rekaman cetak
  • menyesuaikan dengan perubahan Vocabulary of Metrology (VIM) dan penggunaan istilah serta struktur yang selaras dengan standar ISO/IEC untuk jenis Lembaga penilaian kesesuaian lainnya
  • ruang lingkupnya mencakup seluruh kegiatan laboratorium termasuk pengujian, kalibrasi dan sampling yang dilakukan untuk kegiatan kalibrasi dan pengujian
  • mensyaratkan penetapan dan pemenuhan kriteria kompetensi personel, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan serta seluruh proses yang digunakan oleh laboratorium untuk menghasilkan data
  • mensyaratkan laboratorium untuk berpikir dan beroperasi dengan cara yang dapat menjamin bahwa seluruh proses berada dalam kendali dan data yang dihasilkan selalu handal

 

Donny pun menekankan bahwa laboratorium harus melakukan kaji ulang proses dan sistem manajemennya, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi seluruh persyaratan 1702 baru, dengan orientasi pada peningkatan kualitas hasil uji dan kalibrasi sesuai dengan latar belakang dan tujuan revisi 17025.

Salah satu perbedaan yang tercantum dalam ISO/IEC 17025 : 2017 adalah mensyaratkan laboratorium untuk menyatakan ruang lingkup kegiatan yang dinyatakan memenuhi 17025. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekspor Indonesia. “Jangan sampai hanya karena standarnya bukan yang ISO/IEC terbaru, tidak tertulis di ruang lingkup kegiatan, lalu ekspor Indonesia ditolak,” ujar Donny. Pedoman Gap Analysis ISO/IEC 17025:2017 dapat diunduh di link berikut: https://drive.google.com/file/d/12KzLXmTj90LWC2VGLDgYgwOv879QF_BL/view

Peran asesor sangatlah penting. Kalau tidak ada asesor, maka KAN tidak pernah ada, Indonesia tidak pernah bisa bersaing dengan dunia internasional. Diharapkan, setelah mengikuti kegiatan ini, para asesor dapat menggunakan ISO/IEC 17025:2017 saat melaksanakan tugasnya. (ald-Humas).

Berita

KAN dan BAPETEN Berkomitmen untuk Memfasilitasi Penilaian Kesesuaian Bidang Ketenaganukliran

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang diwakili  Ir.  Budi Rohman,  M. Sc.  Selaku Direktur Perizinan danan Bahan Nuklir,  dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang diwakili Triningsih Herlinawati,  S. P.,  M.Si. Selaku Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Penandatanganan ini dilakukan di Hotel Cambridge,  Medan - Sumatera Utara pada hari senin tanggal 24 September 2018.

Read more ...
Pelatihan Asesor Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2017 meningkat sebesar 20% dari tahun 2016. Tercatat kecelakaan kerja di Indonesia pada 2017 sebanyak 123 ribu kasus. Hal ini tidak boleh terulang di kemudian hari. Perusahaan harus menerapkan sistem yang dapat menjamin keselamatan pekerjanya.

Untuk mendukung penerapan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pelatihan Asesor Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan KesehatanKerja (LS SMK3) di kantor BSN, Jakarta  pada 17-21 September 2018. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka menyiapkan infrastruktur guna mendukung skema akreditasi LS SMK3. Direncanakan, skema ini akan diresmikan dalam rangkaian acara Bulan Mutu Nasional 2018 di Surabaya pada bulan Oktober mendatang. 

Read more ...
Workshop Skema Sertifikasi PPIU Bagi Calon LS PPIU

Menindaklanjuti telah diluncurkannya skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPIU) dan skema sertifikasi PPIU, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi National (KAN) mengadakan kegiatan yang berbentuk workshop skema sertifikasi PPIU dengan tema Penyesuaian Kompetensi Personil calon Lembaga Sertifikasi PPIU pada hari Kamis – Jumat 13-14 Agustus 2018 di Ruang Komisi Utama, Gedung 2 BPPT Jakarta Pusat.

Diikuti oleh 19 lembaga sertifikasi, workshop ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk fasilitasi kepada calon LS PPIU untuk mempersiapkan operasional pelayanan skema sertifikasi PPIU.  Diharapkan LS PPIU telah menerapkan standar SNI ISO/IEC 17065 : 2012 dan telah mempersiapkan personilnya sebagai pemenuhan persyaratan utama LS PPIU serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan KAN.

Read more ...
Penyesuaian Kompetensi Personil KAN Skema Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Menindaklanjuti persiapan akreditasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPIU) untuk mendukung program pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Umrah di Indonesia melalui sistem akreditasi skema LSPPIU yang memastikan lembaga sertifikasi kompeten, tidak memihak, bertanggung jawab, terbuka, responsif terhadap keluhan, dan memiliki pendekatan terhadap risiko, Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Komite Akreditasi National (KAN) mengadakan kegiatan Penyesuaian Kompetensi Personil KAN Skema Akreditasi LS PPIU pada 20-21 Agustus 2018 di Ruang Merak BSN, Gedung Menara Thamrin, Jakarta Pusat.

Read more ...
Pelatihan Asesor, Calon Asesor dan Tenaga Ahli Skema Gas Rumah Kaca (GRK) untuk program CORSIA

 

Menindaklanjuti persiapan akreditasi Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (LV/V GRK) untuk mendukung program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Komite Akreditasi National (KAN) dan International Civil Aviation Organization (ICAO) Environment Project INS13801 mengadakan kegiatan Pelatihan Asesor, Calon Asesor dan Tenaga Ahli Skema Gas Rumah Kaca (GRK) untuk program CORSIA pada 13 - 16 Agustus 2018 di Hotel Four Point, Jakarta Pusat.

Read more ...
KAN Jalin Kerjasama dengan ESMA: Ekspor Produk Halal ke Uni Emirat Arab Semakin Mudah

Saat ini, perdagangan produk pangan Indonesia ke pasar Uni Emirat Arab (UAE) masih terkendala karena adanya persyaratan yang mengharuskan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan harus diperoleh dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh badan akreditasi dan diakui oleh Emirates Authority for Standardization and Metrology/ESMA. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka produk Indonesia yang diekspor ke pasar Uni Emirat Arab seperti biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan jelly, dan flavour and food ingredientsakan terhambat.

Read more ...
Launching Skema Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)

Kewajiban haji dan keterbatasan kuota haji menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian melakukan ibadah umroh untuk mengunjungi tanah suci Makkah Al Mukaromah.  Di lain sisi, karena jumlah Jemaah ibadah umrah yang besar dan meningkat setiap tahunnya, saat ini banyak pihak yang tertarik untuk menyelenggarakan ibadah umrah. 

Read more ...
Peringatan Hari Akreditasi Dunia 2018: Peran Akreditasi dalam menciptakan kehidupan yang aman

Dengan tema “Bagaimana Akreditasi Bisa Menjadikan Dunia Yang Aman”, WAD menyuarakan harapan akan terwujudnya segala aspek kehidupan manusia berlangsung aman seperti tempat bekerja, penggunaan produk, transportasi, dan sebagainya. Secara statistik, harapan terkadang masih jauh dari kenyataan. Diperlukan perhatian dari pihak yang berkepentingan baik dari pemerintah, regulator, pengusaha untuk membantu mewujudkan harapan tersebut. 

Read more ...
PAC Memperkuat Implementasi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person Berdasarkan ISO/IEC 17024

Sertifikasi person memainkan peran yang sangat vital dalam berbagai sektor industri, baik industri manufaktur maupun industri jasa. Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah mengoperasikan skema akreditasi untuk lembaga sertifikasi person. Dalam upaya untuk menembus akses tenaga kerja yang bukan hanya untuk kebutuhan pasar domestik namun juga untuk kebutuhan pasar tenaga kerja global, KAN telah berhasil meraih meraih Multilateral Recognition Arrangement (MLA) di forum Pacific Accreditation Cooperation (PAC) sejak dua tahun yang lalu. Dalam sidang APLAC/PAC Joint Annual Meetings yang diselenggarakan di Kyoto Jepang pada 1 - 9 Juni 2018 telah dibahas beberapa item terkait dengan akreditasi lembaga sertifikasi person. Salah satu yang menonjol adalah peranan lembaga sertifikasi person dalam memastikan kompetensi person.

Read more ...
Sejarah Baru Terbentuknya Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)

 

Mulai 1 Januari 2019 dunia akreditasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK) di kawasan Asia Pasifik akan memulai hari baru dengan telah terbentuknya Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC). APAC merupakan gabungan dua organisasi kerjasama badan akreditasi LPK di kawasan Asia Pasifik, yaitu Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) yang menangani akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) yang menangani akreditasi berbagai jenis lembaga sertifikasi. Persetujuan pembentukan organisasi baru tersebut terwujud melalui voting oleh seluruh anggota APLAC dan PAC pada APLAC/PAC Joint Annual Meetings yang dilaksanakan di Kyoto Jepang pada tanggal 1-9 Juni 2018, tepatnya di Kyoto International Convention Center, sebuah tempat bersejarah dimana dilakukan penandatanganan Kyoto Protocol pada tahun 1997.  Di antara tujuan-tujuan yang lain, tujuan utama pembentukan APAC adalah untuk mempermudah konsolidasi dan memperkuat posisi oganisasi badan akreditasi di kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis di kawasan internasional.

Dalam perjalanannya, organisasi APLAC yang penandatanganan MoU pembentukannya dilakukan di Jakarta 25 tahun yang lalu telah menghasilkan pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangement / MRA) di antara badan akreditasi yang menjadi anggota untuk skema akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisensi dan produsen baan acuan. Sampai Juni 2018, 39 dari 64 badan akreditasi anggota APLAC telah menandatangani APLAC MRA yang intinya adalah merealisasikan saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian (sertifikat hasil uji, sertifikat kalibrasi, dll). Sementara itu organisasi PAC juga telah menghasilkan pengaturan saling pengakuan (multilateral recognition arrangement / MLA) untuk sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi produk, sertifikasi person dan validasi/verifikasi gas rumah kaca. Sampai Juni 2018, 25 dari 34 badan akreditasi anggota PAC telah menandatangani PAC MLA. Seperti yang disepakati dalam APLAC MRA, PAC MLA juga memberikan kerangka saling pengakuan hasil sertifikasi di kawasan Asia Pasifik.

Read more ...

Keberterimaan dan Hubungan Kerja Sama

   

Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.