Indonesian English

Kebijakan Komite Akreditasi Nasional (KAN) 

Tentang

Transisi Pemenuhan Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Sesuai Permen LHK No. 23 Tahun 2020

 

Menindaklanjuti  terbitnya  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan dan surat dari Sekretaris Jenderal  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  No. S.438/SETJEN/SLK/STD/3/2021  perihal  Penerapan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan (Permen LHK) No. 23 Tahun 2020, maka  Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu  menetapkan  Kebijakan  Transisi  Pemenuhan  Persyaratan  Tambahan  Akreditasi Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan  sesuai  Permen LHK No.  23 Tahun  2020.

 

Kebijakan Transisi KAN Sesuai Permen LHK No. 23 Tahun 2020

Berita

Kebijakan KAN tentang PERMENLHK No. 23 Tahun 2020

 Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan dan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. S.438/SETJEN/SLK/STD/3/2021 perihal Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 23 Tahun 2020, maka Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu menetapkan Kebijakan Transisi Pemenuhan Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan sesuai Permen LHK No. 23 Tahun 2020 (semula Permen LH No. 06 Tahun 2009) sebagai berikut:

Read more ...
Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi Tahun 2021

Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi pada Rabu (31/3/2021) di Pesona Alam Resort and Spa, Bogor. Acara ini dibuka oleh Kepala BSN selaku Ketua Komite Akreditasi Nasional, Kukuh S. Achmad. Pada kesempatan tersebut Kukuh menyampaikan bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dari aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan, juga untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi di Indonesia. Lebih lanjut Kukuh menyampaikan, perintah dari UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yaitu lembaga yang menguji, menginspeksi, mengkalibrasi, yang menyatakan pemenuhannya terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), harus dilakukan oleh lembaga yang sudah diakreditasi oleh KAN.

Read more ...
Perkuat Daya Saing Kelapa Sawit, KAN Akreditasi LS ISPO

Perkebunan kelapa sawit Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Namun adanya unsur kepentingan dagang dan hegemoni negara maju, mengakibatkan perdagangan kelapa sawit, termasuk hasil olahannya, kerap diperlakukan tidak adil, seperti tindakan diskriminasi dan hambatan perdagangan. Untuk itu, diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan. Salah satunya dengan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Read more ...
Powered by Komite Akreditasi Nasional 2016 - All Rights Reserved.