Legalitas Kayu

Verifikasi legalitas kayu dimaksudkan untuk menjamin bahwa kayu yang beredar adalah legal. Verifikasi legalitas kayu merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 juncto Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 juncto Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak..

Sesuai dengan peraturan tersebut, lembaga yang melakukan verifikasi legalitas kayu harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Akreditasi terhadap lembaga tersebut berdasarkan pada kompetensinya dalam melakukan verifikasi legalitas kayu dengan menerapkan ISO/IEC Guide 65 dan peraturan tersebut di atas.

5 visitors online now
5 guests, 0 members
Max visitors today: 18 at 04:14 am UTC
This month: 81 at 07-15-2014 09:56 pm UTC
This year: 114 at 02-21-2014 05:58 am UTC
All time: 114 at 02-21-2014 05:58 am UTC