Prosedur Banding

Seluruh permintaan banding harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal mengkaji permintaan banding untuk menentukan validitasnya.

KAN akan menindaklanjuti setiap banding yang diajukan LPK yang terkait dengan keputusan untuk tidak memprotes akreditasi karena permasalahan teknis, dan keputusan untuk tidak memberikan, membekukan atau mencabut akreditasi LPK yang terkait dengan unjuk kerja LPK. Namun banding tidak akan diproses apabila keputusan yang dibanding untuk   bagaimanapun banding tidak memproses, tidak memberikan, membekukan atau mencabut akreditasi LPK dikarenakan LPK gagal memenuhi persyaratan pendahuluan akreditasi dan gagal mengikuti proses akreditasi (contoh: LPK tidak bisa melakukan audit untuk diwitness, LPK gagal menindaklanjut Ketidaksesuaian dalam waktu yang ditentukan, LPK tidak disurvailen dalam waktu tertentu, proses akreditasi melampaui waktu 1 tahun)

Sekretaris Jenderal menunjuk tim banding yang memilki tugas untuk melakukan investigasi terhadap banding yang diajukan serta membuat rekomendasi keputusan.

Tim banding terdiri dari personel yang imparsial dan memiliki kompetensi terkait permasalahan banding. Anggota tim banding haruslah berjumlah ganjil dan sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang.

Tim banding melakukan pertemuan untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan banding. Jika dibutuhkan, Tim Banding akan memberikan kesempatan kepada pihak yang melakukan banding dan pihak yang dibanding untuk memberikan penjelasan secara formal, kemudian Tim Banding akan melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.

Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada Konsil rekomendasi yang dibuat Tim Banding untuk diputuskan.

Sekretaris Jenderal menginformasikan, secara tertulis keputusan banding kepada pihak yang mengajukan banding.

6 visitors online now
6 guests, 0 members
Max visitors today: 46 at 06:07 am UTC
This month: 49 at 04-03-2017 04:23 am UTC
This year: 62 at 01-19-2017 10:15 am UTC
All time: 114 at 02-21-2014 05:58 am UTC