Beranda > News > KAN tandatangani kerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait SVLK

KAN tandatangani kerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait SVLK

SVLK dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Seiring dengan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan strategis, maka SVLK pun perlu disesuaikan. Perubahan SVLK selain mengacu pada perubahan peraturan perundang-undangan, juga diselaraskan dengan “concern” para pemangku kepentingan.

Dalam rangka pelaksanaan SVLK ini diantaranya beberapa unsur, yaitu: Pemerintah sebagai Regulator; KAN sebagai lembaga pemberi akreditasi bagi LP&VI (LPPHPL dan LVLK); pemantau Independen yang terdiri dari unsur masyarakat, lembaga/jaringan yang memiliki kepedulian bidang kehutanan; auditee pemegang S-PHPL/S-LK; dan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).

LPPHPL adalah LP&VI yang melakukan penilaian kinerja PHPL terhadap pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan hak pengelolaan (Perum Perhutani). Sedangkan LVLK adalah LP&VI yang melakukan verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE dan hak pengelolaan (Perum Perhutani). Sedangkan LVLK adalah LP&VI yang melakukan verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE dan hak pengelolaan (Perum Perhutani), IUPHHK-HD, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HTHR, IUPHHK-Hkm, Hutan Hak atau IPK Industri Primer dan Sekunder, TPT eksportir non-produsen dan IRT/Pengrajin.

Sampai dengan Agustus 2016, KAN telah mengakreditasi 13 LPPHPL dan 22 LVLK yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHPL atas nama Menteri LHK. Kegiatan akreditasi dan penetapan LP&VI merujuk pada kerja sama antara Direktur Jenderal bina Produksi Kehutanan dengan Sekretaris Jenderal komite Akreditasi nasional nomor PKS.1/VI-SET/2009 dan nomor 002/NK-KAN/07/2009 tanggal 14 Juli 2009.

Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut, dalam rangka memperkuat koordinasi, kerjasama, dan tranparansi sebagai upaya penguatan SVLK, serta menjamin kredibilitas hasil akreditasi untuk penetapan LP&VI, KLHK dan KAN bersepakat untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara KLHK yang terdiri dari Direktur Usaha Hutan Produksi dengan Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi, KAN, yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal KAN dan Direktur Jenderal PHPL pada jum’at, 5 Agustus 2016 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Direktur jenderal PHPL menyambut baik Forum LPPHPL/LVLK yang telah terbentuk sebagai wadah tukar menukar informasi dan pengetahuan serta menjadi jembatan informasi kepada KLHK dan KAN terkait implementasi SVLK di lapangan. Direktur Jenderal PHPL juga meminta agar LP&VI menjaga kredibilitas, integritas dan profesionalitas, mengingat semakin transparannya kinerja LP&VI di mata publik.

Sekjen KAN – Kukuh S. Achmad menyampaikan bahwa skema SVLK yang dikembangkan selalu dikawal untuk memenuhi prinsip penilaian kesesuaian, penataan pembagian dan pembatasan kewenangan para pihak, pemenuhan prinsip-prinsip kompetensi, keterbukaan kerahasiaan informasi, cepat tanggap terhadap keluhan dan imparsialitas. pengembangan harus dilakukan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensinya, penguatan kinerja para pihak dan atas dasar kepercayaan terhadap para pihak yang terlibat didalamnya. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dimasudkan untuk pemantapan kerjasama dan pengembangan SDM. Diantaranya dengan memasukkan klausul mengenai “informasi”, karena KLHK sebagai “scheme owner” dan otoritas yang bertanggungjawab atas “hutan” di Indonesia, berhak atas informasi kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh KAN. Turut hadir dalam acara ini adalah Plh. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Zul Amri.

Anda harus masuk log untuk mengirim komentar.
4 visitors online now
4 guests, 0 members
Max visitors today: 46 at 06:07 am UTC
This month: 49 at 04-03-2017 04:23 am UTC
This year: 62 at 01-19-2017 10:15 am UTC
All time: 114 at 02-21-2014 05:58 am UTC