Program Uji Profisiensi Terintegrasi KAN XVII/ 2014 Program Uji Profisiensi KAN XVII/2014 Proses Sertifikasi Produk. ----- KAN tidak pernah meminta dana/uang yang mengatasnamakan pejabat KAN, Untuk itu LPK dimohon untuk tidak melayani segala jenis permintaan tersebut. ----- Pedoman KAN 403:2011 tentang pedoman penggunaan tanda kesesuaiaan berbasis SNI telah dapat diunduh gratis. ----- World Accreditation Day 2014 : Delivering Convidence oi

Welcome @ KAN

09/06/2001

BSN DAN KAN SELENGGARAKAN WORKSHOP ISO 50001 FOR ACCREDITATION BODY ASSESORS

19/09/2014

Bertempat di Hotel Mercure – Alam Sutera, Tangerang. Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) bekerjasama dengan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) menyelenggarakan “Workshop ISO 50001 for Accreditation Body Assesors”. Workshop diselenggarakan selama 4 hari (16 – 19 September 2014), dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas badan akreditasi negara anggota APEC untuk berperan dalam dalam Pacific Accreditation Cooperation (PAC) Multilateral Recognition Arrangement (MLA) untuk Sistem Manajemen Energi (SME) yang sedang digagas.

Baca lanjutannya…

MUI DUKUNG LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DIAKREDITASI KAN

09/09/2014

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh lembaga pemeriksa halal yang beroperasi di Indonesia, diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan akreditasi oleh KAN, sistem penjaminan halal di Indonesia berpotensi besar untuk memperoleh pengakuan internasional. Selain itu, MUI juga sepakat jika persyaratan sistem jaminan halal yang sudah ditetapkan oleh MUI, didopsi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan demikian, lembaga pemeriksa halal yang beroperasi di berbagai kota di Indonesia, memiliki sistem dan prosedur yang sama dalam menerbitkan sertifikat halal. Demikian disampaikan ketua MUI KH. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Kepala Badan Standardisasi Nasional/BSN Bambang Prasetya dan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI/LPPOM MUI Lukmanul Hakim di kantor MUI, kemarin (05/09/2014). Bambang didampingi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi – BSN Suprapto, Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar Zakiyah, serta Kepala Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Pelatihan, dan Personel, Donny Purnomo J E.

Baca lanjutannya…

KEBERTERIMAAN PENILAIAN KESESUAIAN KAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING MENUJU PASAR ASEAN DAN INTERNASIONAL

08/09/2014

Pada tanggal 4 September 2014 di Hotel Horison Semarang, BSN bekerjasama dengan Balai Besar Tehnologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang telah menyelenggarakan Workshop Keberterimaan Penilaian Kesesuaian KAN. Pelaksanaan worshop ini adalah dalam rangka peningkatan pemahaman penilaian kesesuaian bagi perusahaan/industri/organisasi serta stakeholder terkait di dalam menerapkan standar dan meningkatkan daya saing produk menuju pasar ASEAN dan Internasional.Menurut Drs. Suprapto MPS  sangatlah penting  upaya menyebarluaskan keberterimaan standardisasi dan penilaian kesesuaian mengingat masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha di daerah maupun kurangnya minat penyedia infrastruktur penilaian kesesuaian yang ada di daerah mendukung daya saing produk unggulan lokal di tengah bayang-bayang arus globalisasi produk ASEAN saat ini.

Baca lanjutannya…

RUU SPK RESMI MENJADI UU STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

27/08/2014

Bertempat di Gedung Nusantara II DPR RI (26/08/14), Rancangan Undang-Undang (RUU) Standarisasi Penilaian dan Kesesuaian (SPK) menempati agenda pertama dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014, rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Pramono Anung dari F-PDIP ini membahas lima agenda yaitu, 1). Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 2). Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Panas Bumi, 3). Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul inisiatif Komisi I DPR RI tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) menjadi RUU DPR RI; 4). Penetapan Susunan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI; 5). Pengesahan Pembentukan Pansus Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Baca lanjutannya…

7 visitors online now
7 guests, 0 members
Max visitors today: 28 at 03:33 am UTC
This month: 33 at 09-10-2014 06:48 am UTC
This year: 114 at 02-21-2014 05:58 am UTC
All time: 114 at 02-21-2014 05:58 am UTC